JATIMTIMES - Deklarasi yang digelar oleh kelompok relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rupanya tuai pro kontra dari berbagai kalangan. Deklarasi tersebut digelar pada Rabu (21/10/2021) di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat.
ANIES mengklaim bahwa deklarasi tersebut tidak diketahui oleh Anies Baswedan. Koordinator ANIES La Ode Basir mengatakan, pihaknya tidak memberi tahu atau berkomunikasi dengan Anies perihal acara tersebut.
Baca Juga : Inspirasi Outfit Ala 90's TV Show, Bergaya Vintage Antimainstream
"Bagaimana dia mau tahu, wong kami sendiri tidak sampaikan kepada beliau," ujar La Ode.
Ia menerangkan, acara deklarasi digelar pihaknya atas inisiatif sendiri. Menurut La Ode, pihaknya tidak memiliki kepentingan Anies mengetahui acara deklarasi yang digelar pihaknya atau tidak.
"Seperti yang saya sampaikan tadi, ini inisiatif kami. Kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Anies tahu atau tidak," kata La Ode.
La Ode juga menyampaikan, kepentingan pihaknya menggelar acara deklarasi ini ialah untuk menggaungkan, mengupayakan, serta memperjuangkan prestasi Anies selama memimpin DKI Jakarta.
Menurutnya, pihaknya berupaya agar Anies menjadi milik seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya menjadi milik warga DKI Jakarta.
Deklarasi Anies tuai pro kontra
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai deklarasi relawan terhadap Anies adalah hal wajar.
"Itu bagian dari kreativitas relawan yang ingin Anies maju sebagai capres. Keinginan relawan tersebut tentu sulit ditolak Anies," kata Ujang.
Namun, hal pokok dan substansi dalam pencapresan harus dikalkulasi dengan matang juga.
"Butuh koalisi pendukung partai politik, mesti memiliki elektabilitas tinggi, menentukan cawapres yang cocok, perlu logistik yang banyak, dan lain-lain," ujar Ujang.
Ia menilai peran relawan memang sangat penting dalam pilpres.
"Namun, soal persyaratan di atas tak boleh dipandang sebelah mata. Karena persyaratan itu pokok. Jika tak dapat partai, maka sulit juga jadi capres. Begitu juga jika elektabilitasnya rendah, akan sulit menang," tambah Ujang.
Ujang juga mengatakan, jika logistiknya juga sedikit akan menjadi berat bagi Anies. Karena, Anies akan berhenti jadi gubernur mulai Oktober 2022. Sehingga, ada jeda waktu 2 tahun menuju Pilpres 2024.
Sementara, pengamat politik Tony Rosyid menilai, inisiatif relawan ini tak lepas dari situasi sosial dan politik yang energinya sudah diarahkan secara masif ke 2024.
Sebab, selama ini Anies termasuk kepala daerah yang tidak mau latah soal Pilpres 2024. Tony menilai Anies lebih memilih diam dan tampak lebih asik bekerja sebagai Gubernur DKI.
"Hampir semua postingan Anies terkait dengan progres kerja yang sedang dituntaskannya di DKI. Anies muncul di fly over Jagakarsa yang hampir rampung dikerjakan. Muncul lagi di Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang rencananya selesai di tahun 2022."
"Muncul di Stasiun LRT/MRT sambil melaporkan tingkat kemacetan ibu kota yang terus menyusut. Muncul lagi di Banjir Kanal Timur dengan report pengerukan sungai dan persiapan mengatasi banjir."
Baca Juga : Insight Seputar Hosting Gratis dan Berbayar Beserta Fungsinya
"Hampir setiap kemunculan Anies merupakan laporan progres kerja sebagai Gubernur DKI. Bukan sebagai capres. Dua hal yang berbeda," kata Tony dalam keterangannya Rabu (20/10/2021).
Soal deklarasi Anies, Tony menilai para relawan tak bisa menahan karena tidak ingin Anies kalah start dari calon presiden lainnya.
"Mesti dari hasil kerja dan karya, bukan hasil pencitraan. Biarlah hasil kerja dan prestasi yang berbicara kepada rakyat. Sampai di sini, baliho dan pencitraan tidak dibutuhkan." ujar Tony.
"Kalau hari ini ada yang deklarasikan Anies, bisa dipastikan itu bukan mau, apalagi rencana Anies. Selama ini, kalau kita baca, Anies tidak punya karakter latah seperti itu." imbuhnya.
"Mereka, masyarakat yang melakukan deklarasi, sepertinya sudah tidak tahan. Tidak ingin Anies telat start. Tidak ingin panggung publik penuh sesak pencitraan," ungkap Tony.
Sedangkan, Partai Gerindra dan NasDem menilai jika deklarasi Anies itu masih terlalu dini. Sebaiknya, deklarasi dilakukan usai masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir di Oktober 2022.
Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menyebut deklarasi untuk Anies ini tidak tepat waktu.
"Deklarasi dukungan lebih baik setelah masa jabatan beliau usai," ucap Wibi.
"Kepada relawan Pak Anies, saya mengajak untuk fokus bantu beliau untuk Jakarta. Masih ada pekerjaan rumah," lanjut Wibi.
Menurut Wibi, deklarasi yang dilakukan salah 1 kelompok itu tak akan mengganggu kinerja Anies sebagai Gubernur. Menurutnya, Anies saat ini sedang fokus mengurusi DKI hingga selesai masa jabatannya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif. Syarif menyebut, deklarasi terlalu dini dilakukan oleh relawan.
"Terlalu pagi lah. Sampai segitunya. Ngebet banget," kata Syarif.
Menurut Syarif, deklarasi itu bisa saja mengganggu kerja Anies sebagai gubernur. Kondisi itu terjadi jika Anies akhirnya tergoda untuk ikut mempersiapkan menjadi Capres.
"Terganggu kalau Pak Anies tergoda dengan wacana dan gerakan ini. Akan pengaruhi kenerja," ujar Syarif.
