JATIMTIMES - Tahapan Pilkades di Kabupaten Jember terus berjalan. Beberapa tahapan sudah dilalui, diantaranya tes tulis bagi desa yang mempunyai calon kepala desa (Cakades) lebih dari 5 beberapa waktu lalu.
Data yang diterima JatimTimes.com ada 10 dari 59 desa di Kabupaten Jember yang menggelar tes tulis pada tahun ini. Dari 10 desa tersebut, terdapat 80 bakal calon kepala desa (bacakades) yang berebut lolos untuk bisa menjadi cakades.
Baca Juga : PAW Kades Lima Desa di Sumenep Kembali Ditunda
Namun, ada temuan dan pengakuan menarik dari bacakades yamg dinyatakan tidak lulus tes tulis dan cakades yang lulus yang diungkapkan ke wartawan JatimTIMES.com. Di mana, sebelum tes tulis digelar banyak broker (makelar) yang mendatangi bacakades.
Para broker atau makelar ini mendatangi bacakades dengan menawarkan jaminan lulus tes tulis, namun dengan syarat membayar sejumlah uang yang akan diberikan ke pihak-pihak tertentu yang bisa mengatur kelulusan.
"Nominal uangnya variatif mas. Saya sendiri dimintai uang di atas RP 10 juta, tapi saya hanya kasih Rp 3 juta. Sedangkan kompetitor saya, infonya dimintai Rp 25 juta, secara cash dan transfer. Kalau saat menyerahkan uang cash saya tidak tahu, tapi yang transfer saya ada buktinya," ujar salah satu cakades yang tidak mau disebut nama dan desa pilihannya.
Bahkan menurutnya, sejumlah uang yang dimintai oleh broker tersebut informasi yang ia terima untuk diberikan ke oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes). Tidak hanya itu, beberapa hari setelah tes tulis, sang broker bisa membeli mobil Honda Jazz.
"Infonya uang itu diberikan ke orang di atas mas. Bahkan sang broker mencatut nama orang di Dispemasdes. Kemarin saya juga mendengar jika sang broker tersebut sudah bisa membeli mobil Honda Jazz," bebernya.
Hal yang sama juga diakui oleh Gofar salah satu bacakades yang tidak lulus dalam tes tulis. Menurutnya 5 hari sebelum pelaksanaan tes tulis, dirinya sempat didatangi oleh temannya yang mengatakan ada orang yang bisa meluluskan dirinya. Dengan catatan dirinya diminta menyiapkan uang Rp 50 juta sebagai persyaratan, namun dirinya tidak mau.
"Saat itu teman saya mendatangi saya beberapa hari sebelum tes tulis. Dan bilang ke saya kalau yang lulus sudah bisa diketahui, dan menawarkan ke saya kalau ingin lulus agar saya menyiapkan dana RP 50 juta, tapi saya gak mau," ujar Gofar.
Gofar mengatakan, dirinya tidak mau karena dirinya menganggap tes tulis untuk lolos menjadi cakades, tidak jauh beda dengan ujian sewaktu sekolah. Terlebih beberapa kompetitornya hanya lulusan kejar paket, dan dari usia maupun fisik juga ada kelemahan.
Namun untuk menentukan kelulusan tes tulis, ternyata ada faktor X yang mempengaruhi. "Bukan berniat meremehkan calon lain, tapi di desa saya, kompetitor saya ada yang kesukitan membaca. Untuk membaca harus pakai kacamata, itupun tulisan harus dekat dengan matanya, tapi bisa lulus mas. Dan saya baru tahu kalau ada faktor X yang menentukan," ujar Gofar.
Gofar juga menilai, ada kejanggalan dalam lembar jawaban tes tulis dalam seleksi bacakades. Menurutnya lembaran jawaban dengan sistem komputerisasi, seharusnya dengan sistem jawaban pilihan ganda, jawaban yang dipilih diarsir, bukan disilang. Tapi dalam tes tulis ini, peserta cukup dengan melakukan tanda silang dalam memilih jawaban.
Baca Juga : Tertunduk Lesu, Pencuri Motor Dituntut 3 Tahun Penjara
"Padahal, kalau memang itu sistem komputerisasi dalam lembar jawaban, pilihan jawaban diarsir penuh, bukan di silang. Ini yang saya nilai ada kejanggalan, saat itu saya bingung mau menyampaikan aspirasi ini harus saya sampaikan ke siapa. Banyak calon lain yang merasakan hal sama seperti saya," ujar Gofar.
Soal tes tulis sendiri, M. Husni Thamrin selaku kuasa hukum dari bakal calon kades Desa Slateng yang mendaftarkan gugatan ke PN Jember juga menyatakan, jika tes tulis untuk desa yang memiliki calon lebih dari 5, patut ditanyakan regulasinya. Sebab tujuan tes tulis hanya untuk menguji calon tentang wawasan kepemimpinan pemerintahan, apakah desa yang calonnya kurang sudah paham wawasan kepemimpinan? Sehingga tidak diperlukan tes tulis juga?
"Test tulis itu kan menurut panitia Kabupaten untuk menguji wawasan kepemimpinan bakal calon kades tentang kepemimpinan pemerintahan. Namun kenapa tes tulis hanya diberlakukan bagi desa yang calonnya lebih dari 5. Lantas apakah calon yang kurang dari 5 tidak perlu test wawasan kepemimpinan?" ujar Thamrin dengan penuh tanda tanya.
Oleh karena itulah, kliennya mengajukan gugatan ke PN Jember kepada 5 tergugat, diantaranya panitia Pilkades tingkat desa, Panitia tingkat Kecamatan, Paniti tingkat Kabupaten, dan Dinas Pendidikan.
Sementata Plt Kadispemasdes Adi Wijaya melalui Kabid Bidang Pemerintahan Desa Nunung Agus A., saat dikonfirmasi media ini mengatakan, bahwa soal adanya broker dalam tes tulis bacakades, dirinya tidak mengetahui sama sekali.
“Wah saya kok malah gak tau ya mas. Justru saya tahunya dari jenengan. Kalau misal ada yang merasa dirugikan karena membayar broker, silahkan diproses saja,” ujar Nunung.
Sedangkan ketika disinggung mengenai kejanggalan yang dipersoalkan oleh bacakades soal lembaran jawaban sistem komputerisasi, Nunung menjelaskan jika soal dalam tes tulis yang digelar untuk menjaring bacakades, leading sektornya ada di Dinas Pendidikan.
“Kalau soal lembaran jawaban, teknisnya bukan di kami, karena leading sektornya Dinas Pendidikan. Jadi soal itu kami juga tidak tahu, apalagi saya masuk di Dispemasdes juga setelah tes tulis bacakades,” pungkas Nunung.
