BANGKALANTIMES - Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan kedatangan 1.500 Paket beras Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Nantinya, bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat terdampak PPKM. Namun, beras bansos tersebut dianggap tidak layak untuk di konsumsi.
Mendengar kualitas berasnya kurang berkualitas, Mathur Husyairi, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Gudang Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk melihat langsung kondisi beras yang dikirim oleh Kemensos RI tersebut.
Baca Juga : Potret Kegembiraan Pedagang di Jombang saat Menerima Bantuan ketika PPKM Level 4 Diperpanjang
Setelah melihat langsung kualitas beras, Mathur menyangka bahwa pihak vendor atau rekanan penyedia beras sengaja mengambil keuntungan ditengah mewabahnya pandemi Covid-19, melalui Paket beras ini.
"Setelah dilihat, kualitas berasnya memang sangat tidak layak di konsumsi, karena berasnya seperti beras hasil oplosan, berkutu, kuning dan berdebu," ujar Mathur, usai Sidak, Rabu (04/8/2021).
Akibat kualitas beras yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi, Mathur menyarankan agar paket beras untuk warga terdampak PPKM ini, untuk tidak disalurkan. "Lebih baik beras ini diangkat kembali oleh pihak yang mengirim dan diganti dengan yang lebih layak," tegas dia.
Padahal kata Mathur, menurut informasi yang ia peroleh, di kabupaten lain tidak seperti ini berasnya. "Kenapa Bangkalan kok berasnya malah seperti ini dan tidak layak konsumsi, ini berasnya ada kutunya, kalau kemudian satu barang ada kutunya jelas sudah beras ini semuanya ada kutunya," jelasnya.
"Masak kita mau makan kayak bahan konsumsinya ayam kan gitu, ini tidak layak dan tidak berperikemanusiaan, bahkan saya berharap pihak kepolisian turun tangan ini, entah Polres Bangkalan atau Polda Jatim untuk mengusut," tuturnya.
Tidak hanya itu, Mathur juga menyebutkan, jika ada penurunan kualitas berarti ini jelas ada penurunan harga. Sebab, kualitasnya sangat berbeda dengan bantuan paket beras lainnya. "Jadi ini sudah jelas ada indikasi meraup keuntungan dari bansos ini," kata dia.
Baca Juga : Rumah Ibadah Bergerak, Pertama di Dunia, Cara Lawan Covid di Kota Malang
Atas kejadian ini, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan komisi E, apalagi Dinsos Jatim adalah mitra komisi E. "Ini akan segera kita bahas di Komisi, dan kalau bisa penyedia beras ini tidak dipakai lagi sebagai rekanan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangakaln Wibagio Suharta menceritakan, awalnya beras datang ke gudang Dinsos pada hari Sabtu (31/07) sebanyak 1.500 Paket, tetapi waktu itu pihaknya tidak ada di lokasi.
Sehingga, pada hari itu, 1.500 paket beras, diterima karena ia sedang tidak di kantor. "Lah ini kemarin (03/08) datang lagi 1.500 paket dengan kualitas yang sama," ungkapnya.
Adapun untuk 1.500 paket beras yang sudah terlanjur diterima, pihaknya sudah melaporkan ke Dinas Provinsi Jawa Timur. "Yaa semoga saja beras yang sudah diterima ini nantinya ditarik lagi, karena memang tidak layak untuk dikonsumsi, dan diganti dengan yang lebih layak," harapnya.
