BANYUWANGITIMES- Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyuwangi untuk sementara waktu melaksanakan program Work From Home (WFH) dalam memberikan pelayanan kepada pengurus cabang olahraga (Cabor) maupun warga masyarakat Banyuwangi yang terkait dengan urusan olahraga.
Menurut Afan Ruli Arnanta, Sekretaris KONI Banyuwangi program yang dilaksanakan merupakan bentuk support dan dukungan terhadap upaya pengendalian penyebaran Covid 19 di Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga : PPKM Darurat, PKL Alun-Alun Kota Batu Wajib Tutup Jam 20.00
Sekaligus dalam menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi Nomor: 049/Se/Stpc/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Banyuwangi.
Selanjutnya Afan menuturkan berdasarkan hasil rapat virtual bersama Forkopimda dan Bupati Banyuwangi terkait PPKM Darurat di Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 Juli 2021, untuk bidang olahraga diputuskan beberapa hal.
“Yang pertama untuk sementara waktu, kegiatan/event olahraga berkelompok yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang sampai PKKM darurat dicabut kembali oleh pemerintah," jelas guru SMP Negeri 1 Giri itu.
Kemudian untuk pelayanan Kantor KONI Banyuwangi untuk sementara waktu dilaksanakan secara WFH. Apabila pengurus cabor dan warga masyarakat ada sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bisa langsung menghubungi sekretariat.
“Mari kita berdoa bersama agar pendemi Covid 19 segera berakhir dan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di Indonesia umumnya dan Banyuwangi secara khusus bisa berjalan normal kembali,” imbuh Afan.
Baca Juga : PPKM Darurat, Susu Beruang Jadi Rebutan, Panic Buying Kembali Lagi?
Dalam pelaksanaan program PPKM Darurat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 Kabupaten Banyuwangi menekankan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan secara disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.
Bagi masyarakat yang dinilai melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat keamanan yang merupakan gabungan TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lembaga/instansi terkait yang lain.
