MALANGTIMES - Muncul fakta baru terkait terpilihnya Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan. Di mana Bupati Malang Sanusi diduga sebenarnya tidak mengetahui tentang proses pemilihan Dewas, karena diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD LiRa Malang Raya M Zuhdy Achmadi. Dirinya mengatakan, bahwa terkait proses terpilihnya Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, diduga Bupati Malang Sanusi awalnya tidak mengetahui, karena semuanya diserahkan ke Wahyu Hidayat.
Baca Juga : Pemuda Pancasila Kirim Tembusan Somasi ke Polres Lumajang Terkait MR Yang Ubah Isi Pancasila
Sepintas menurut pria yang akrab disapa Didik itu, info tersebut sebenarnya hal yang biasa, sebab memang tak seharusnya semua proses itu bupati tahu. Namun bagi banyak orang ini sangat memprihatinkan. Dan jika ini benar, maka bupati kecolongan terkait rekrutmen Dewas tersebut.
“Artinya, menurut sumber tersebut, seleksi Dewas diduga telah disetting terlebih dulu sebelum dilakukan seleksi, sehingga bupati tidak bisa menolak ketika disodori nama yang sebelumnya belum tentu dikehendaki oleh bupati,” ungkap Didik.
Namun yang saat ini masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat apakah memang nepotisme terjadi pada pemilihan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan?
“Kok bisa pertemanan mereka di luar sana bisa dibawa masuk ke kantor (Perumda Tirta Kanjuruhan), kan rawan terjadinya dugaan-dugaan (main mata),” ujar Didik menirukan pemberi informasi tersebut.
Mungkin juga, lanjut Didik, bupati juga tidak sampai bertanya bagaimana proses seleksi Dewas. Apakah saat seleksi menghadirkan tim pansel yang sesungguhnya termasuk dari kalangan akademisi atau tidak.
“Terus berapa pesertanya, selain Dewas yang terpilih itu karena kok tidak ada kabar orang yang kecewa akibat tak lolos di pansel PDAM dan sebagainya. Apa memang tak ada peserta lain, selain dewas yang terpilih itu? Jangan-jangan juga tidak ada pansel. Atau panselnya orang-orangnya sendiri, yang dari internal Pemkab Malang,” lanjutnya.
Memang dari informasi yang diterima DPD LiRa Malang Raya, Bupati Malang juga tidak tahu tentang proses seleksi Dewas, karena hanya menerima laporan yang sudah matang. Termasuk setelah Dewas terpilih dan baru dilaporkan kepada pimpinan daerah Kabupaten Malang itu.
Baca Juga : Kabupaten Blitar Punya Sekda Baru, Ini Harapan Wabup Rahmat Santoso
Maka dari itu, DPD LiRa Malang Raya merasa terpanggil untuk meluruskan, terlebih pihaknya telah menemukan kejanggalan terkait proses seleksi Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan. Jika informasi itu benar, maka ada pihak tertentu yang diduga sengaja merekayasa sesuatu yang dibuat seakan-akan pelaksanaannya sudah benar dan sesuai aturan.
“Padahal yang dilaporkan ke pak bupati, prosesnya kurang transparan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 Permendagri No 37 tahun 2018. Buktinya, wartawan saja tidak tahu apalagi masyarakat biasa. Hal inilah yang kami permasalahkan,” beber Didik.
“Ini memang bukan persoalan hukum, namun loyal dan tidak loyal. Mestinya kalau sudah dipercaya oleh bupati, harus tetap menjaga amanah, jangan main petak umpet untuk memuluskan keinginannya,” imbuh Didik menirukan sumber tersebut.
Sementara itu, di laman Perumda Tirta Kanjuruhan tertulis sejak tanggal 17-25 Februari 2021 dilakukan pendaftaran Dewas. “Tapi dibukanya sehari sebelum penutupan ini kan tidak fair,” tegas Didik.
“Kami protes masalah ini karena tidak ingin pemerintahan Kabupaten Malang dipakai ajang uji coba oknum tertentu untuk membangun sebuah kekuatan. Ini bentuk kepedulian kami,” pungkasnya.
