Berdayakan 425 Ribu Pelaku Usaha Mikro, Penanam Modal di Kabupaten Malang Wajib Gandeng UMKM | Jatim TIMES

Berdayakan 425 Ribu Pelaku Usaha Mikro, Penanam Modal di Kabupaten Malang Wajib Gandeng UMKM

Jan 18, 2021 20:25
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat menjelaskan soal persyaratan bagi PMA dan PMDN di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat menjelaskan soal persyaratan bagi PMA dan PMDN di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ada persyaratan khusus yang diperuntukkan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang. Salah satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi para penanaman modal tersebut, adalah menggandeng Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Syarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat terkait pelaksanaan invetasi di Kabupaten Malang. ”Penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan PMA dan PMDN dengan UMKM hari ini, disaksikan langsung oleh Pak Presiden. Beliau berharap agar penanaman modal itu baik asing maupun dalam negeri jangan sampai meninggalkan UMKM, jadi harus melibatkan UMKM,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri agenda penandatanganan perjanjian secara virtual, Senin (18/1/2021).

Baca Juga : Tak Hanya Karyawan, UMKM pun Juga Kena Dampak Penutupan Toko Modern di Tulungagung.

Sedangkan pelaku UMKM yang dilibatkan, dijelaskan Wahyu, merupakan pelaku UMKM yang ada di sekitar lingkungan tempat penanaman modal tersebut.

”Jadi mereka (PMA maupun PMDN) apabila melaksanakan suatu pekerjaannya, harus melibatkan UMKM. Terutama yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, itu dilibatkan untuk menjalin kerja sama,” terangnya saat ditemui usai acara yang dilangsungkan di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang ini berakhir.

Menurut Wahyu, kebijakan tersebut telah dilampirkan setiap PMA maupun PMDN mengurus persyaratan perizinan ke Pemkab Malang.

”Kita mensyaratkan setiap kali dalam perizinan baik itu PMA maupun PMDN, harus melibatkan masyarakat sekitar. Selain tenaga kerja, kita juga mensyaratkan agar mereka melibatkan usaha setempat,” terangnya.

Sebagai contoh, lanjut Wahyu, para pelaku UMKM dapat dilibatkan oleh para PMA maupun PMDN didalam proses pengerjaan atau pun pengepakan.

”Misalkan produk apa gitu ya,pasti ada salah satu dari mereka yang bisa dilaksanakan oleh UMKM. Kita minta untuk dilibatkan, dilaksanakan oleh UMKM. Tentunya ada banyak, misal ada 1 produk yang dapat dikerjakan oleh UMKM. Mungkin Packing-nya atau lainnya, kita minta agar dikerjakan UMKM,” jelasnya.

Sejauh ini, persyaratan yang ditekankan oleh Pemkab Malang terhadap para penanaman modal baik asing maupun dalam negeri tersebut, sudah diterapkan di Kabupaten Malang.

”Rata-rata mereka akan melaporkan kalau sudah (melibatkan UMKM). Tapi menurut saya sampai saat ini sudah ada, walaupun mungkin tidak dalam bentuk yang terlalu besar. Namun setidaknya mereka sudah melibatkan,” imbuhnya.

Baca Juga : PTIJK 2021, OJK Jelaskan Tantangan dan Arah Kebijakan Sektor Jasa Keuangan 2021

Ke depan, lanjut Wahyu, Pemkab Malang akan terus memonitor kebijakan di dalam pelibatan pelaku UMKM terhadap penanaman modal yang ada di Kabupaten Malang tersebut.

”Kita dalam perizinan selalu kita minta agar diterapkan seperti itu, tapi tentunya kedepan akan selalu kita evaluasi sejauh mana penerapannya di lapangan,” tukasnya.

Sebagai acuan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki, menjelaskan jika jumlah UMKM di Kabupaten Malang hingga tahun 2020 lalu tercatat ada 425.561 .

”Dari data itu, jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang sudah memiliki legalitas Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebanyak 3.174 pelaku usaha,” tandasnya.

Dari jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Malang saat ini, lanjut Pantjaningsih, sudah menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,5 juta orang. ”Sebagaimana data statistik, jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya UMKM ini sebanyak 1.518.273 orang,” tandasnya.

 

Topik
usaha mikro Kabupaten Malang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penanaman modal dalam negeri Pemkab Malang

Berita Lainnya