Kapan hari diberitakan, bahwa Dinas lingkungan Hidup (DLH), berencana akan merevitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Buluh, Socah, Bangkalan untuk diaktifkan kembali menjadi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Terpadu.
Bahkan, DLH menyebutkan, selain mau direvitalisasi menjadi TPS Terpadu, TPA yang sempat disegel oleh warga sekitar itu juga akan disulap menjadi Bukit Teletubies.
Baca Juga : TPA Buluh, DLH Sebut Akan Dialihkan Jadi TPS Terpadu dan Disulap Jadi Bukit Teletabis
Rencana itu mendapat respon dari Oktavian Ismail Johansyah koordinator lapangan saat aksi penyegelan TPA Buluh pada 21 Februari 2020 lalu bersama warga setempat. Bahwa DLH disebut banyak bicara tanpa ada tindakan nyata di lapangan.
"Rencana yang bagus, tetapi jika tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan kecil yang konkret pasti akan sia-sia, contoh kecilnya saja DLH tidak melakukan komunikasi sama sekali pada warga Buluh, malah sudah koar-koar di media," ujarnya kepada BangkalanTIMES.com saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).
Vian sapaan lekatnya itu menganggap, komunikasi vertikal yang buruk antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga itu menjadi salah satu pemicu munculnya penyegelan TPA Buluh waktu itu.
"Selama masih menggunakan pola birokrasi yang lama, tidak melibatkan warga sekitar dalam proses perencanaan, pembangunan hingga pengembangan, kita pastikan rencana itu akan menemui jalan buntu," kecamnya.
Alumni Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya itu menjelaskan bahwa pihaknya sampai hari ini masih mengawal proses perkembangan TPA Buluh.
"Sampai hari ini kita kawal, karena masih ada tuntutan kami yang masih belum terealisasi hingga saat ini, kami masih menunggu Good Will dari DLH dan Pemkab Bangkalan," jelasnya.
Baca Juga : DLH Sebut TPS3R di Bangkalan Segera Bisa Digunakan
Tidak hanya kritik yang Vian sampaikan, melainkan dia juga memberikan tawaran kepada Pemerintah Bangkalan, bahwa Pemkab harus hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat terkait rencana apa saja yang akan dilaksanakan di TPA Buluh.
"DLH dan Pemkab Bangkalan harus libatkan warga supaya bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan itu, agar penyegelan tidak terjadi lagi," pungkasnya.
