Rencana penempatan magang siswa SMK di Kabupaten Bondowoso pada awal 2021 harus benar-benar dipertimbangkan. Sebab, pihak sekolah harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa dari ancaman Covid-19.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur area Bondowoso-Situbondo, Sugiono Eksantoso, mengungkapkan, walaupun pihaknya tidak melarang, namun harus dipastikan bahwa siswa magang ditempatkan di zona yang tidak berbahaya.
Baca Juga : Zona Merah, Dinas Pendidikan Kota Batu Bisa Tunda Sekolah Tatap Muka
"Magangnya tidak harus di Bondowoso. Makanya, kalau di daerah itu mengkhawatirkan dan beresiko, maka siswa itu nggak boleh di tempat sana. Dicarikan tempat yang aman bagi siswa," jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon selularnya, Jumat (11/12/2020).
Meski rencana magang tersebut tinggal beberapa waktu lagi, hingga kini belum ada pemetaan penempatan siswa magang yang berjumlah ratusan tersebut. Bahkan, dia mengaku belum mendapatkan informasi atau proposal dari tiap sekolah terkait penempatan siswa.
"Saya menunggu itu. Kami tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa dan gurunya. Karena keputusan empat Menteri itu diserahkan kepada ke Pemda masing-masing," lanjutnya.
Namun begitu, pihaknya akan terus memantau proses penempatan magang siswa di masing-masing. Kepala sekolah diperintahkan untuk menyurvei tempat yang aman, untuk mencegah terjadinya klaster baru di dunia pendidikan.
Mengingat pandemi Covid-19 terus meningkat, Sugiono merekomendasikan penempatan siswa di daerah sendiri. Bahkan, rencanaya akan dibuat nota dinas agar praktek kerja siswa tidak terlalu jauh. "Persoalannya sekarang siswanya terlalu banyak. Kuota antara tempat untuk prakerin dengan jumlah siswa tidak sebanding," katanya.
Baca Juga : Bupati Mojokerto: Belajar Demokrasi Bisa Dimulai dari Keluarga
Kalau perlu, ada pengaturan waktu pelaksanaan magang agar keselamatan dan kesehatan siswa lebih terjamin. Yang penting, tugas magang terlaksana dengan aman dan terhindar dari Covid-19. "Jadi selama mungkin bisa digilir misalnya, nggak harus empat bulan. Itu mungkin lebih baik," paparnya.
Pemerintah pusat sebenarnya telah menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah. Tinggal mereka berkoordinasi dengan Tim Satgas Kabupaten untuk ditindak lanjuti ke tingkat kecamatan. "Januari kan memang secara nasional diperbolehkan masuk kembali. Jadi karena ada keputusan empat Menteri, bahwa siswa seluruhnya sudah boleh masuk. Maka magang pun kami ijinkan," tutupnya.
