Ternyata, Kasus Penebangan Pohon Sonokeling Ada Permohonan dari Polres Tulungagung, JPIK akan Lapor Gubernur | Jatim TIMES

Ternyata, Kasus Penebangan Pohon Sonokeling Ada Permohonan dari Polres Tulungagung, JPIK akan Lapor Gubernur

Dec 11, 2020 17:13
Ichkwan saat tunjukan pohon sonokeling yang batal ditebang, terlihat tanda silang hitam, penanda pohon yang hendak ditebang (Joko Pramono for Jatim TIMES)
Ichkwan saat tunjukan pohon sonokeling yang batal ditebang, terlihat tanda silang hitam, penanda pohon yang hendak ditebang (Joko Pramono for Jatim TIMES)

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aktivitas penebangan pohon yang masih Apendix II Cites di jalan Nasional, Sumbergempol hingga Rejotangan.

Polres Tulungagung melalui Waka Polres Tulungagung, Kompol Yoghi Hadisetiawan yang mengajukan perampasan dan pemangkasan pohon di sepanjang jalan ini mengaku tidak tahu pelaku penebangan tersebut.

Baca Juga : BPBD Bangkalan: Waspada Jelang Puncak Musim Hujan 2020 hingga 2021

Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP)  Dinas Bina Marga Jawa Timur melalui Kepala PPK S04 Turen-Kepanjen-Blitar-Tulungagung, penebangan dilakukan mitra Polres Tulungagung.

Pihaknya berdalih tak mempunyai SDM dan anggaran yang cukup untuk melakukan pemangkasan dan penebangan pohon tersebut, sehingga pelaksanaan penebangan dikembalikan ke Polres Tulungagung.

Menanggapi saling lempar dan tuding tanggung jawab itu, Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), M Ichwan Musyofa, mengatakan semua pohon sonokeling yang ditebang adalah barang negara. Pohon-pohon itu aset Balai Besar Pelaksana Jalan Nasiona (BBPJN) dan dikelola oleh Dinas PU Binamarga Jawa Timur. “Semua pohon yang ditebang harus dikembalikan ke negara. Para pihak itu pasti tahu kemana pohon-pohon itu berada,” ujar Ichwan.

Ichwan melanjutkan, jika keberadaan kayu sonokeling yang dipotong tak dikembalikan, maka sama saja dengan tindak pidana pencurian.

Pasalnya, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur  Nomor 76 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Publik, semua pohon hasil penebangan itu harus dilelang, dan hasil lelang disetor sebagai pendapatan asli daerah. “Sebenarnya pertanyaannya sederhana, barang bukti penebangan itu sekarang di mana? Kenapa semuanya terkesan mbulet saja,” ucap Ichwan.  

Ichwan menambahkan, nopol kendaraan truk pengangkut kayu sonokeling hasil penebangan itu sudah jelas. Seharusnya Polisi bisa dengan mudah melacak keberadaan kayu dan truk tersebut.

Pihaknya kini tengah mempersiapkan aduan ke Gubernur Jawa Timur terkait kasus ini, jika tidak ada titik terang penebangan sonokeling ini.

Baca Juga : Pohon Sonokeling di Pinggir Jalan Tulungagung Ditebang, BKSDA Blitar Turun Tangan

“Kami sudah siapkan bukti-bukti pendukungnya. Jika barang bukti penebangan itu tidak dikembalikan, kami akan buat pengaduan ke gubernur,” ungkap Ichwan.

Penebangan sonokeling ini bermula dari surat permohonan Polres Tulungagung ke BBPJN, untuk memangkas dan menebang pohon yang dianggap berbahaya.

BBPJN intinya memberikan izin pemangkasan dan penebangan, namun pelaksanaannya dikembalikan ke Polres Tulungagung. Alasannya BBPJN tidak punya SDM dan tidak punya anggaran untuk pekerjaan itu.

Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata pohon yang dipotong semunya jenis sonokeling yang sangat sehat. Tetapi pohon yang rawan roboh, bahkan mati dan lapuk tetap dibiarkan berdiri.

Sonokeling adalah jenis pohon dengan nilai ekonomis tinggi, karena harganya bisa mencapai tiga kali lipat kayu jati.  Hingga kini hasil tebangan pohon itu tidak diketahui keberadaannya.

Topik
berita tulungagung Pohon sonokeling

Berita Lainnya