Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan mendesak Bupati Baddrut Tamam bersikap tegas terhadap praktik tambang pasir (galian C) ilegal yang marak beroperasi di Kabupaten Pamekasan, Jumat (25/09/2020).
Hal itu disampaikan dalam menyikapi dua tahun kepemimpinan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan wakilnya, Raje'i. Ketua Cabang PMII Pamekasan Moh. Lutfi mengatakan, pada tahun kedua memimpin Pamekasan sejak dilantik tahun 2018, pasangan Baddrut dan Raje'i dinilai masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.
Baca Juga : Dandim 0826 Pamekasan Ajak Wartawan Ikut Jaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat
"Segera menyelesaikan konflik agraria, jhususnya konflik tambang yang ada di Pamekasan," katanya kepada JatimTimes.com.
Menurut Lutfi, kegiatan penambangan oleh segelintir pelaku usaha itu hanya akan berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan sehingga akan memicu terjadinya bencana banjir, longsor ataupun polusi yang mengganggu masyarakat sekitar.
Berdasarkan data yang dikantongi PMII, ada sebanyak 350 tempat tambang galian C di Kabupaten Pamekasan yang diduga ilegal. Ratusan tambang itu tersebar di 13 kecamatan. "Dan saat ini masih banyak aktivitas tambang yang belum terselesaikan," tambahnya.
PMII juga mendesak agar bupati Pamekasan secepatnya menyelesaikan reformasi birokrasi sebagaimana yang dijanjikan. Sebab, tidak sedikit organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat plt (pelaksana tugas) Misalnya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, dan Diskop.
Baca Juga : Jelang Operasi Penegakan Prokes, Polres Pamekasan Gelar Apel
"Secepatnya untuk dilakukan pergantian dan penetapan kepala dinas yang baru sehingga para dinas tersebut bisa bekerja lebih maksimal," tutup Lutfi.
