Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mendapatkan penolakan di sejumlah daerah. Tak terkecuali yang ada Di Kota Madiun hari ini. Beberapa ormas bersatu menentang keberadaan KAMI di Kota Madiun dan Jawa Timur (Jatim).
Hal ini terlihat dari aksi gabungan ormas atau LSM Kota Madiun bersatu yang melakukan penolakan dengan cara menggelar aksi damai di monumen gembok kejujuran, lapangan Gulun, Rabu (2/9/2020).
Dalam aksi itu, mereka menolak keberadaan KAMI di Jatim.
Baca Juga : Lagi-Lagi Habib Rizieq Munculkan Statement Soal Pencekalan, Moeldoko Beri Komentar
“Penolakan masuknya 'KAMI' di Jatim bertujuan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ucap koordinator aksi Budi Santoso pada MadiunTimes.
Dia menyatakan, keberadaan KAMI dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia.
"Tujuan aksi ini adalah kita yang ada di Kota Madiun menolak kehadiran KAMI karena telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi tuntutannya tidak logis, di masa pandemi ini, presiden kita yang saat ini masih menjabat dan terpilih secara konstitusional dipaksa mundur. Kita akan menyelamatkan sampai kapanpun. Jadi jangan sampai masyarakat terprovokasi dan terpecah belah dengan hadirnya kelompok ini," tegasnya.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga Indonesia. Selain itu juga bersama TNI-Polri menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
Tak hanya itu, selain menolak kehadiran KAMI, mereka juga meminta masyarakat menjalin kesatuan dan persatuan NKRI serta menolak perkembangan paham-paham radikal, khilafah serta aliran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga : 3 Santri Al Izzah Jalani Swab Test, Lacak Keluarga Koordinasi dengan Dinkes Surabaya
Kemudian mereka siap mendukung dan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI. Siap menjaga keamanan dan kondusifitas Kota Madiun serta mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menerapkan disiplin dan penegakkan hukum, penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian persebaran Covid-19 di Indonesia.
