Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur, Ir.Mohammad Yasin meminta agar Program Jatim Puspa yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jatim dijauhkan dari persoalan politik utamanya kabupaten dan kota di Jatim yang akan melaksanakan Pilkada.
"Kami harap program ini tidak dijadikan alat politik di daerah utamanya yang menggelar Pilkada tahun ini. Program ini adalah program yang murni untuk pemberdayaan masyarakat perempuan di Jatim. Jangan sampai program ini disangkutpautkan dengan Pilkada," ujarnya saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi virtual dengan DPMD Kabupaten dan kota serta perwakilan pendamping kabupaten se Jatim, Senin (27/7/2020).
Baca Juga : Dari 33 Kecamatan, Hanya 3 Wilayah di Kabupaten Malang Yang Bersih dari Covid-19
Program Jatim Puspa merupakan program pertama Gubernur Khofifah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan di Jatim. Ada 15 kabupaten di Jatim yang menerima program ini. 15 kabupaten tersebut merupakan kantong kemiskinan yang dijadikan pilot project. Diantaranya adalah Bondowoso.
Di Bondowoso, ada 7 desa yang tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Pujer dan Tlogosari.
Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso, Abdurahman ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya siap menyukseskan program tersebut. Ia meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedum dan PTO.
Baca Juga : Gugus Tugas Covid-19 Tulungagung Siap Izinkan Hajatan, Ini Syaratnya
"Kami siap menyukseskan program ini. Kita juga pastikan bahwa program ini tidak akan ada intervensi politik. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana denhan baik sehingga tujuan dari program ini tercapai," katanya.
