Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto tengah koordinasi dengan GTPP Covid-19.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto tengah koordinasi dengan GTPP Covid-19.

Menyambut fase new normal, Komisi IV DPRD Trenggalek memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka membahas penanggulangan penyebaran wabah covid-19.

Tidak hanya itu. Dalam rapat terbuka kali ini, DPRD juga tanyakan teknis pelaksanaan rapid test dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Baca Juga : Tambahan Dua Pasien Positif di Kota Madiun, Salah Satunya Karyawan PT. Pertamina

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto menerangkan, perlu kajian secara mendalam untuk mengawali fase kenormalan baru ini. Pasalnya,  terdapat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Misalnya penambahan anggaran dan keakuratan pemberian bantuan.

"Sangat komples  bila kita bicara soal new normal. Apalagi masih ada penambahan pasien positif hingga saat ini. Selain itu, perlunya penambahan anggaran untuk alat rapid test juga masih kami rembukkan," ujar Mugianto, Senin (29/06/20).

Mugianto mengungkapkan, perlunya menambah anggaran untuk pengadaan alat rapid test bukan semata untuk berjaga-jaga. Tetapi, memasuki era new normal ini,  pengurusan surat bebas corona masih mahal.

"Harga surat bebas corona yang saat ini menjadi persyaratan wajib bepergian masih terlampau mahal. Oleh karena itu, bagaimana agar persediaan alat rapid test cukup hingga ke sektor kecamatan. Jadi, masyarakat bisa lewat puskesmas terdekat bila ingin lakukan rapid test," ungkapnya.

Masih oleh Mugianto, saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah mendistribusikan kartu penyangga ekonomi (KPE) sebanyak 15 ribu kartu. Warga yang terdampak namun belum mendapatkan bantuan dipersilakan untuk menyampaikan kepada pemerintah desa.

"Sebanyak 15 ribu KPE sudah terdistribusikan. Rencana akhir bulan Juni ditargetkan tersalurkan sebanyak 20 ribu. Untuk pos anggaran sudah disiapkan Rp 30 miliar dan masih ada kelonggaran sampai bulan Oktober," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Baca Juga : Tangani Covid-19 di Kota Malang, Satgas Khusus Akan Lakukan Treatment dengan Sistem Buser

Mugianto melanjutkan, check point tetap akan dipertahankan. Mengingat dampak adanya check point ini membuat rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.

"Check point semestinya tetep dipertahankan. Pasalnya, ujung tombak pengendalian penyebaran Covid-19 ada di sana. Namun jika bisa, lebih efisien dalam penggunaan anggaran," pungkasnya.