Peringatan Hari Ibu 2025, Pemkab Sidoarjo Luncurkan Peta Jalan Kependudukan dan Dorong Perempuan Berdaya di Era Digital

JATIMTIMES - Dalam rangkaian peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Kabupaten Sidoarjo berlangsung penuh makna melalui penyelenggaraan Workshop “Perempuan Berdaya di Era Digital: Memahami Hak dan Melindungi Diri Secara Hukum”. Kegiatan ini digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Acara yang dirangkai dengan Launching Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 tersebut dipusatkan di Pendopo Delta Wibawa pada Jumat (28/11) dan dihadiri para tokoh perempuan, pejabat daerah, hingga akademisi nasional. 

Hadir Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, M.Kes, Kepala Dinas P3AKB Heni Kristiani, S.Pd., MM., serta dua narasumber nasional yakni Komisaris Independen Bank Mandiri Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., C.M.A., C.S.S.L., dan akademisi Universitas Airlangga Surabaya Dr. Dewi Retno Suminar, M.Si., Psikolog. Kehadiran para tokoh tersebut menjadikan kegiatan ini semakin kuat sebagai ruang berbagi pemahaman mengenai peran perempuan di era digital yang berkembang begitu cepat.

Baca Juga : Perayaan Hari Jadi Tulungagung, SMPN 2 Bandung Sabet Penyaji Terbaik di Ajang Gerak Jalan Kreasi 

Dalam momen tersebut, dr. Sriatun Subandi menyampaikan bahwa tema workshop tahun ini sangat relevan dengan dinamika zaman. Ia menyebut, digitalisasi telah membuka ruang luas bagi perempuan untuk belajar, berusaha, mengembangkan karier, dan mengekspresikan diri. Menurutnya, teknologi modern memberikan kesempatan besar bagi perempuan untuk berdikari, berkarya, dan menemukan berbagai bentuk inovasi di dunia digital. “Teknologi digital kini membuka peluang luas bagi perempuan untuk belajar, berkarier, berusaha, dan berkarya,” ujar Sriatun dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dapat melahirkan generasi perempuan yang semakin tangguh dan mampu memimpin perubahan sosial.

Meski demikian, Sriatun mengingatkan adanya tantangan besar yang ikut hadir seiring perkembangan digital. Ia menyebutkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender daring (KBGO), penyalahgunaan data pribadi, perundungan digital, penipuan daring, hingga pelecehan yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan hukum bagi perempuan. Ancaman tersebut, menurutnya, tidak boleh diabaikan. Ia menilai bahwa aktualisasi perempuan di dunia digital harus diiringi dengan pemahaman mengenai perlindungan hukum serta kesadaran akan hak-hak pribadi. “Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas, melainkan juga pada pemahaman hak-hak serta kemampuan untuk melindungi diri secara hukum,” tegas Sriatun.

Dalam kesempatan itu, Sriatun juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan yang terus berjuang dan berperan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Ia menilai bahwa perempuan memiliki kekuatan luar biasa sehingga harus mendapatkan perlindungan dan ruang untuk terus mengembangkan kapasitas diri. Menurutnya, peringatan Hari Ibu menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan perempuan yang tangguh, mandiri, dan terlindungi. “Hari Ibu menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen mewujudkan perempuan tangguh, mandiri, dan terlindungi,” tambah Sriatun. Ia juga mengajak seluruh perempuan di Sidoarjo agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga menjadi katalisator perubahan bagi masyarakat dan generasi penerus. “Mari kita sebagai perempuan gaungkan bersama memanfaatkan teknologi sebagai langkah menuju perubahan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan, pemimpin komunitas, dan agen edukasi bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Penyerahan dokumen peta jalan tersebut diserahkan langsung oleh Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati,  kepada BKKBN Jawa Timur yang diwakili oleh Yani Tjadikijanto, SE. (Ist)

Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk mengapresiasi dan mengenang perjuangan perempuan, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Heni menegaskan bahwa workshop ini sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. “Selain itu juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan Indonesia Emas serta menurunkan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO),” harap Heni. Menurutnya, perempuan saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding masa lalu, sehingga perlu dibekali kemampuan memahami risiko digital dan cara melindungi diri di ruang siber.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan peluncuran Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Ketua TP PKK Sidoarjo, Sekda Sidoarjo, narasumber nasional, serta perwakilan BKKBN Jawa Timur secara simbolis menekan tombol bersama sebagai tanda resmi dimulainya implementasi peta jalan tersebut. Dokumen peta jalan kemudian diserahkan oleh Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati kepada perwakilan BKKBN Jawa Timur, Yani Tjadikijanto, SE, sebagai langkah awal menyongsong Indonesia Emas 2045. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN tengah berbenah melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Baca Juga : Pekan Depan, Pemkab Malang Segera Buka Selter untuk Pengisian 6 JPTP yang Kosong

PJPK menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan pembangunan manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, dalam ulasan yang diterbitkan pada 10 Juni sebelumnya menyebut lima isu strategis yang menjadi fokus pemerintah, yaitu disparitas kependudukan antarwilayah, pertumbuhan penduduk, tingkat fertilitas total (TFR), urbanisasi, serta perubahan perilaku keluarga dan remaja. GDPK sendiri merupakan panduan jangka panjang yang disusun untuk menyelesaikan persoalan kependudukan secara terencana dan berkelanjutan. Dalam dokumen tersebut dijabarkan lima sasaran utama yang menjadi fokus PJPK, mulai dari pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, hingga penguatan tata kelola data kependudukan sebagai dasar kebijakan.

Sebagai upaya penguatan kebijakan kependudukan di daerah, Kemendukbangga juga meluncurkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menjadi inovasi untuk mengukur tingkat keseriusan daerah dalam merespons isu kependudukan. Indeks ini memiliki lima dimensi utama yaitu partisipatif, inklusif, berkelanjutan, holistik-integratif, dan kesetaraan. Harapannya, IPBK dapat mendorong pemerintah daerah semakin adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan demografi. Melalui rangkaian kegiatan ini, peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Sidoarjo menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan, mempercepat kesetaraan gender, dan menegaskan komitmen pembangunan kependudukan di era digital yang semakin dinamis.