Malaysia Desak Dunia Jatuhkan Sanksi ke Israel, Tegaskan Reformasi PBB di Sidang Umum ke-80

JATIMTIMES - Malaysia menyerukan tindakan tegas komunitas internasional terhadap Israel dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80, Sabtu (27/9/2025). Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa dunia tidak bisa lagi menunda langkah konkret.

“Kita harus bertindak sekarang,” tegas Mohamad dalam pidatonya yang dikutip Anadolu Agency, Minggu (28/9/2025).

Baca Juga : Hujan Disertai Angin Kencang Landa Gondanglegi Malang, 4 Rumah Rusak

Kecam Kekerasan Israel dan Dampak Global

Mohamad mengecam agresi Israel di Timur Tengah yang ia sebut sebagai “metastasis brutalitas” dan memperingatkan bahwa dampaknya akan meluas ke seluruh dunia. Ia menyinggung serangan Israel ke Doha awal September lalu, yang menurutnya bukan hanya menyerang beberapa perwakilan Hamas, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap upaya mediasi gencatan senjata.

“Tragedi Palestina adalah ancaman global. Kejahatan ini mungkin dimulai di Palestina, tapi jelas tidak akan berakhir di Palestina,” ujarnya.

Tiga Langkah Konkret Malaysia

Dalam pidatonya, Mohamad Hasan menawarkan tiga langkah nyata bagi komunitas internasional:

1. Menjatuhkan sanksi kepada pihak pendudukan Israel.

2. Mendukung pembangunan negara Palestina yang berdaulat.

3. Mereformasi PBB agar ketidakadilan serupa tidak terus berulang.

Ia menilai kegagalan menghentikan kekerasan di Gaza sebagai kegagalan kolektif dunia, apalagi saat PBB merayakan usia ke-80 tahun.

“Apakah kita harus mengucapkan selamat atas kegagalan mengakhiri pendudukan Palestina? Atau karena membiarkan sebuah negara nakal merusak piagam dan upaya kita di Gaza?” katanya.

Seruan Reformasi PBB

Mohamad menekankan tiga reformasi mendesak bagi keberlangsungan hidup PBB, yaitu:

- Membatasi bahkan menghapus hak veto Dewan Keamanan.

- Mengembalikan kewenangan lebih besar ke Majelis Umum.

- Merombak mekanisme pendanaan global agar lebih transparan dan adil bagi negara-negara Selatan.

Seruan ini muncul setelah Amerika Serikat bulan ini memveto resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata permanen di Gaza.

“Reformasi bukan lagi pilihan. Ini keharusan,” tegasnya.

Baca Juga : Blusukan ke Pucanglaban, Bupati Gatut Sunu Dengarkan Aspirasi Warga Terkait Jalan dan Listrik

Peran ASEAN dan Krisis Kemanusiaan di Gaza

Mohamad juga menyoroti peran ASEAN, yang kini diketuai Malaysia, dalam mendorong perdamaian di kawasan. Ia menegaskan blok regional Asia Tenggara itu siap berperan aktif sebagai mediator.

Sejak serangan militer Israel pada Oktober 2023, konflik di Gaza telah menewaskan hampir 66.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Selain itu, wilayah Gaza kini dilanda kelaparan, kerusakan infrastruktur, serta wabah penyakit yang membuatnya semakin tak layak huni.