Kerusuhan dan Perusakan Warnai Demonstrasi, Pakar Hukum: Polisi Harus Tegas tapi Adil

JATIMTIMES - Gelombang aksi demonstrasi yang belakangan berujung anarkis dan merusak fasilitas publik dinilai perlu ditangani dengan sikap tegas namun tetap adil oleh aparat kepolisian. Hal ini disampaikan Sigit Budi Santoso Pakar Hukum Pidana dari Universitas Wisnuwardhana Malang saat dimintai pandangannya mengenai maraknya anarkisme dan kerusuhan dalam aksi unjuk rasa.

Menurut Sigit, polisi memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. “Kalau ada masyarakat yang terbukti melakukan tindakan anarkis atau perusakan, polisi harus menindak tegas. Tapi sebaliknya, jika ada aparat yang berlebihan atau melampaui batas, mereka juga harus diproses,” tegasnya saat dihubungi, Minggu, (31/8/2025).

Baca Juga : 143 Orang Diciduk, Kapolres Blitar Kota: Ini Penyerangan, Bukan Demo!

Ia menilai, pendekatan yang seimbang akan memperkuat rasa keadilan publik. Transparansi dan konsistensi dalam penindakan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Kalau semua diperlakukan adil, rakyat akan percaya lagi bahwa polisi berdiri di tengah, bukan hanya membela satu pihak,” tambahnya.

Sigit juga mengingatkan bahwa dalam setiap aksi massa selalu ada potensi keterlibatan provokator. Kelompok inilah yang sering memicu kerusuhan hingga menyebabkan kerugian besar, baik bagi rakyat maupun negara. “Kadang ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja mendorong kerusuhan. Polisi harus jeli memetakan siapa dalangnya melalui fungsi intelijen,” jelasnya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Sigit juga berpesan agar aparat tetap menahan diri. Menurutnya, kekerasan yang ditampilkan secara berlebihan justru bisa menimbulkan antipati masyarakat. “Polisi harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai aksi represif malah membuat citra buruk. Ingat, yang dilihat itu bukan hanya peserta demo, tapi juga masyarakat luas,” tuturnya.

Ia berharap polisi dan masyarakat bisa saling menjaga. Aparat bertugas mengamankan, sementara rakyat menyampaikan aspirasi dengan tertib. Jika keduanya berjalan beriringan, demokrasi dapat tumbuh sehat tanpa harus meninggalkan luka atau kerugian.

“Idealnya kan begitu: rakyat melindungi rakyat, polisi juga menjaga agar aspirasi tersampaikan dengan tertib. Kalau sudah transparan dan adil, semua pihak akan merasa puas,” pungkasnya.

Baca Juga : Diprakarsai Kartar, Pekan Kreativitas dan Gebyar Pemuda 2025 Desa Wates Sukses Digelar

Kerusakan fasilitas publik akibat demonstrasi, lanjutnya, justru merugikan masyarakat sendiri. Sebab infrastruktur yang hancur dibangun dengan dana rakyat sendiri. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi mereka dengan tetap berpegang pada aturan yang ada. 

“Kalau begini, akhirnya yang rugi rakyat juga. Pelayanan bisa terganggu, harga mungkin bisa naik. Kalau bisa, aspirasi disampaikan dengan cara yang baik. Itu lebih mudah diterima,” kata Sigit.