Anggaran Kesejahteraan Rp 724 Triliun, Masih Ditemukan Guru dengan Gaji Ratusan Ribu di Surabaya dan Sidoarjo

JATIMTIMES - Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menyuarakan keprihatinannya terkait kesejahteraan guru di Indonesia. Berdasarkan amanat konstitusi, anggaran pendidikan memiliki kekuatan 20% atau Rp 724,3 triliun dari total APBN.

Namun demikian, menurut Reni, alokasi anggaran ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pendidik dan peningkatan mutu pendidikan. Reni mengungkapkan bahwa ia masih menemukan banyak guru yang penghasilannya jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). "Kalau kita bicara pendidikan, maka kita bicara tentang tenaga pendidik dan anak didik. Semestinya anggaran 20 persen dari APBN itu diprioritaskan untuk anak didik dan pendidik," ujarnya.

Baca Juga : Proyeksi PAD Kota Batu Naik Jadi Rp 327 Miliar

Reni menceritakan pengalamannya saat menjalani masa reses di Dapil I Surabaya-Sidoarjo, di mana ia berdialog langsung dengan para guru. "Ada yang penghasilannya Rp 2 juta, ada yang Rp 1 juta, bahkan ada yang masih ratusan ribu," ungkap politisi PKS ini.

Ironisnya, para guru tersebut tetap bersemangat mengajar meskipun secara logika finansial penghasilan mereka tidak mencukupi. "Mereka tetap mengajar, tetap mendidik para siswa, dan menyekolahkan anak-anaknya. Ini luar biasa," tambahnya.

Meski begitu, Reni menegaskan bahwa semangat para guru ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Ia mendesak pemerintah untuk memiliki rencana strategis atau roadmap yang jelas, kapan para guru di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan di atas UMR.

Selain kesejahteraan guru, Reni juga menyoroti aspek mutu dan akses pendidikan bagi anak didik. Ia menekankan agar beban biaya, terutama untuk pendidikan dasar, tidak dibebankan kepada siswa. "Jangan sampai kemudian beban biaya, utamanya pendidikan dasar dibebankan kepada siswa," tandasnya.

Baca Juga : Polres Malang Intensifkan Patroli di Jalibar Hingga Singosari, Cegah Balap Liar dan Kecelakaan

Reni Astuti berharap agar amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan sebesar 20% benar-benar diterapkan secara efektif. Prioritas utamanya yakni, pada peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.