Warga Bulukerto Wadul ke Dewan, Minta Batalkan Pembangunan Dapur Gizi Dekat Sumber Umbul Gemulo

JATIMTIMES - Puluhan warga Desa Bulukerto bersama Forum Masyarakat Peduli Sumber Mata Air (FMPSA) akhirnya bisa menyampaikan keresahan secara langsung melalui audiensi dengan DPRD Kota Batu, Kamis (31/7/2025). Yakni terkait penolakan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada kawasan aset depan Hotel Purnama.

Kawasan yang diusulkan di Jalan Raya Punten itu bersinggungan dengan Sumber Mata Air Umbul Gemulo, sehingga warga meminta untuk dibatalkan. Dalam hearing bersama Komisi Gabungan DPRD warga Desa Bulukerto menyampaikan jika aktivitas pembangunan dan operasional SPPG bakal mengancam ekosistem sumber mata air.

Baca Juga : Wujudkan Malang Mbois Berkelas, Pemkot Malang Jalin Kolaborasi dengan BRI

Untuk diketahui, polemik pembangunan dapur SPPG di Kota Batu dipicu usulan penggunaan aset Pemkot Batu untuk SPPG beberapa waktu lalu. Tepatnya, lokasi yang dimaksud masuk dalam tiga titik yang diusulkan dalam Rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu pada 10 Juni lalu.

Di antaranya, tanah yang berada di Jalan Metro, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Kedua, tanah di Jalan Raya Punten depan Hotel Purnama, Kecamatan Bumiaji. Kemudian tanah yang berada di belakang pos polisi pertigaan Desa Pendem, Kecamatan Junrejo.

Kepala Desa Bulukerto Suhermawan mengungkapkan, keberatan pihak warga atas berdirinya bangunan SPPG di kawasan tersebut. Itu lantaran lokasi tapak pembangunan berada hanya 150 meter dari sumber mata air Sumber Umbul Gemulo. "Tentu itu akan mengganggu produktivitas sumber mata air, juga beban lingkungan yang bertambah," ungkapnya.

Mawan menyebut, bahwa lokasi itu juga merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di mana jika memaksakan pembangunan akan menyalahi aturan. Itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu untuk periode 2010-2030. Bahwa kawasan sumber mata air merupakan bagian dari kawasan lindung.

"Sampai sekarang juga masih tertera dan tercatat di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), bahwa lahan seluas 6.175 meter persegi masuk di ruang terbuka hijau," beber Mawan.

Ia juga menceritakan bahwa warga sudah berjuang melakukan penolakan berbagai pembangunan di lahan tersebut. Puncaknya pada tahun 2011 dan 2013 lalu ada pembangunan salah satu hotel yang juga sempat menuai penolakan keras masyarakat sekitarnya. "Kami berharap Pemkot Batu mengkaji ulang keputusan tersebut karena mengancam ekosistem yang ada," tuturnya.

Baca Juga : Puguh DPRD Jatim Minta Pemprov Siapkan Langkah Mitigasi Atasi Ancaman Kekeringan di 815 Desa

Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Agung Sugiyono menanggapi, bahwa tiga titik tersebut masih usulan. Sehingga belum dipastikan pembanguannnya oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Dikatakannya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500.12/2119/SJ mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan tanah untuk pembangunan SPPG pada 22 April lalu. 

"Bahkan dimungkinkan tidak dibangun di depan Hotel Purnama, lantaran kebutuhan SPPG berdasarkan jumlah siswa di Bumiaji tidak banyak. Ada beberapa usulan yang siap dari beberapa yayasan," katanya.

Ketua Komisi C Dewi Kartika juga mengatakan, pembangunan SPPG sebelumnya hanya diusulkan Pemkot karena kewajiban program pemerintah pusat. Sedangkan kepastian pembangunan masih terus dikaji. "Apalagi program MBG di Kota Batu belum berlangsung, nanti memaksimalkan yang ada (SPPG yayasan). Nantinya juga anggaran langsung dari BGN," ucap Kartika.