Disdikbud Kota Malang Targetkan Pembagian Seragam Gratis Tuntas Akhir Juli

JATIMTIMES – Pemerintah Kota Malang mengambil langkah konkret dalam menjamin akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Salah satunya melalui program pembagian seragam gratis untuk siswa baru, 16.500 pelajar SD dan SMP negeri bakal menerima bantuan tersebut pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk perhatian serius terhadap kebutuhan dasar peserta didik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Program ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kota Malang dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, setara, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi membangun Kota Malang Mbois Berkelas. 

Baca Juga : Komisi C DPRD Jatim Dukung Pemutihan Denda Pajak Motor: Ini Bentuk Keadilan Fiskal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana menjelaskan bahwa program ini menyasar siswa baru di tingkat kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang bersekolah di instansi pendidikan negeri.

“Untuk saat ini, program ini kami fokuskan bagi siswa SD dan SMP negeri terlebih dahulu. Totalnya ada sekitar 7.500 siswa kelas 1 SD dan 9.000 siswa kelas 1 SMP negeri yang akan menerima bantuan,” jelas Suwarjana.

Seragam yang akan diberikan meliputi seragam Merah Putih dan Pramuka untuk SD, serta Biru Putih dan Pramuka untuk SMP. Namun, Suwarjana menegaskan bahwa seragam olahraga maupun batik sekolah tidak termasuk dalam bantuan ini, sehingga masih menjadi tanggungan wali murid masing-masing.

Mengingat momentum tahun ajaran baru, Pemerintah Kota Malang menargetkan proses distribusi seragam gratis ini selesai pada Juli 2025, sehingga siswa dapat langsung mengenakan seragam tersebut saat mulai masuk sekolah.

“Kami optimalkan agar semua seragam sudah sampai ke tangan siswa sebelum atau saat tahun ajaran baru dimulai. Distribusinya akan dilakukan langsung melalui sekolah masing-masing,” tutur Suwarjana.

Namun demikian, ia tak menampik bahwa ada kemungkinan keterlambatan di lapangan. Hal itu disebabkan oleh proses penganggaran yang baru dimulai setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang pada Februari 2025 lalu.

“Karena proses penganggaran dimulai setelah pelantikan kepala daerah, jadi kami akui ada keterbatasan waktu. Tapi kami upayakan semaksimal mungkin agar bisa selesai tepat waktu,” tambahnya.

Salah satu kekhawatiran orang tua murid adalah mengenai status siswa yang sudah lebih dulu membeli seragam sebelum program diumumkan. Terkait hal ini, Disdikbud menegaskan bahwa seluruh siswa penerima tetap akan mendapatkan bantuan, terlepas dari apakah mereka telah membeli seragam atau belum.

Baca Juga : Tak Sama dengan Drama Korea, Marry My Husband Versi Jepang Ternyata Karya Original!

“Untuk kasus seperti ini, terutama di SD, kami sarankan agar pihak sekolah melakukan komunikasi dengan wali murid. Jika memungkinkan, ada opsi untuk pengembalian atau penyelesaian lain yang adil,” terang Suwarjana.

Sambil menunggu distribusi rampung, Suwarjana memastikan bahwa tidak ada paksaan bagi siswa untuk langsung memiliki seragam. Mereka dipersilakan mengenakan pakaian yang sopan atau menggunakan seragam lama terlebih dahulu.

“Kalau siswa SD, bisa memakai pakaian yang ada dulu asal rapi dan sopan. Untuk siswa SMP, biasanya masih punya seragam SD yang bisa dipakai sementara waktu,” jelasnya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin, yang sejak awal menjabat telah menekankan pentingnya kesetaraan akses pendidikan sebagai prioritas utama.

“Kami ingin semua anak di Kota Malang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi. Itulah semangat di balik program ini,” ucap Suwarjana.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam menekan angka putus sekolah dan memperkuat peran pendidikan dasar sebagai fondasi utama pembangunan SDM di Kota Malang.