KAI Imbau Penumpang Datang Lebih Awal, Antisipasi Dampak Demo Ojol

JATIMTIMES - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengimbau seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi untuk datang lebih awal ke stasiun pada Selasa (20/5/2025) siang. 

Imbauan ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kemacetan dan pengalihan arus lalu lintas akibat aksi unjuk rasa pengemudi ojek dan taksi online di sejumlah titik di Kota Surabaya.

Baca Juga : Sudah Masuk Musim Kemarau tapi Masih Terus Hujan? Ini Penjelasan BMKG

Melalui akun resmi X (dulu Twitter) @KAI121, KAI menyampaikan agar para pelanggan memperhitungkan waktu tempuh menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta. 

"Bagi pelanggan yang akan berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasarturi, diimbau untuk datang lebih awal demi menghindari kemacetan dan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah titik aksi di Kota Surabaya," tulis KAI.

Tak hanya itu, KAI juga meminta penumpang untuk tetap mengacu pada jadwal keberangkatan yang tercantum di tiket masing-masing. Keterlambatan akibat macet bukan menjadi alasan penggantian atau penjadwalan ulang tiket.

Selain di Surabaya, KAI juga mengambil langkah antisipasi serupa di Jakarta. Sebanyak 13 perjalanan kereta api, yakni enam dari Stasiun Gambir dan tujuh dari Stasiun Pasar Senen, diberlakukan berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara pada Selasa (20/5/2025) siang. 

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan alternatif akses bagi penumpang yang kesulitan menuju stasiun keberangkatan utama akibat padatnya lalu lintas ibu kota. Penumpang dengan tiket dari Gambir dan Pasar Senen tetap diperbolehkan naik dari Jatinegara sesuai jadwal yang tertera. 

"Langkah ini sebagai antisipasi kepada pelanggan, guna menghindari kepadatan lalu lintas dan kesulitan akses menuju Stasiun Gambir dan Pasar Senen," imbuh KAI dalam keterangannya.

Adapun imbauan KAI ini dikeluarkan seiring adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar para pengemudi ojek dan taksi online baik di Surabaya maupun di Jakarta. 

Di Surabaya, massa aksi yang tergabung dalam Frontal Jatim memulai perjalanan dari Jalan Ahmad Yani dan bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan.

Sepanjang perjalanan, aksi massa melintasi beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, dan Bubutan. Situasi ini menyebabkan kepadatan lalu lintas di banyak titik dan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk penumpang kereta api.

Baca Juga : Road to UFC Season 4 Mulai 22 Mei: Rio Tirto hingga Deni Daffa Wakili Indonesia

Aksi ini sebelumnya juga menyasar beberapa instansi pemerintah. Massa sempat berhenti di depan Kantor Dishub Jatim, Diskominfo Jatim, serta Polda Jatim untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan di depan Kantor Diskominfo, massa membakar ban sebagai simbol protes.

Koordinator aksi Tirto Achmad menyebut aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada nasib pengemudi online. "Kami tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga keberpihakan pemerintah terhadap nasib driver online yang terlalu lama diabaikan," kata Tirto, dikutip Antara, Selasa (20/5/2025). 

Beberapa tuntutan yang dibawa antara lain penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen, kenaikan tarif pengantaran penumpang, serta penerbitan regulasi tarif untuk layanan makanan dan barang. Para aksi massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan UU Transportasi Online sebagai payung hukum nasional.

Selain di tingkat pusat, massa juga mendesak Pemprov Jawa Timur agar mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur pengemudi online secara khusus dan memberikan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar. Para aksi massa menolak penerimaan driver baru sebelum regulasi yang adil diterapkan.

"Kami ini kerja hampir 24 jam. Banyak yang kelelahan dan bahkan meninggal demi kejar target order. Negara harus hadir melindungi kami," ujar Tirto. 

Massa juga mendesak agar pemerintah tak segan membekukan aplikasi transportasi online yang tak patuh aturan. Selain itu, aksi massa juga menyarankan agar Pemprov Jatim membuat aplikasi lokal milik daerah sebagai solusi jangka panjang untuk para driver yang lebih adil.