Menakar Ulang Fungsi CSR: Bergerak dari Karitatif Menuju Investasi Sumber Daya Manusia

JATIMTIMES – Wajah dunia usaha di Indonesia kerap diwarnai oleh paradoks tanggung jawab sosial. Saban tahun, triliunan rupiah mengalir dari kas korporasi di bawah berbagai bendera Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, jamak disaksikan, program-program tersebut berakhir di atas piring seremonial.

Yang banyak dijumpai yakni bagi-bagi paket sembako, gunting pita fasilitas musiman, atau donasi karitatif sekali putus yang sekadar menggugurkan kewajiban undang-undang. Ketika dana habis, ketergantungan masyarakat pun kembali menganga.

Baca Juga : Jangan Remehkan Kaum Miskin, Rasulullah Sebut Orang Lemah Dekat dengan Surga

Di tengah lanskap yang cenderung sekadar memoles citra (greenwashing) itu, sebuah refleksi kritis mengemuka dalam pembukaan Journalism Fellowship on CSR (JFC) Batch III 2026, Jumat (22/5/2026) di Tangerang, Banten. Program diklat jurnalisme yang diinisiasi oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) bersama Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG) ini mencoba membedah dan menggeser kompas CSR.

Yang semula seremonial dan filantropi menjadi kontribusi pemberdayaan berlanjut. Bergerak dari pola karitatif menuju investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Titik Temu "Kerja Perubahan"

Secara regulasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan tanggung jawab sosial bagi korporasi. Hal ini tertuang tegas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Regulasi tersebut mengikat setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kendati dasar hukumnya rigid, eksekusi di lapangan kerap pincang. Direktur GWPP, Nurcholis MA Basyari, menegaskan bahwa inisiatif swasta yang berdampak struktural menjadi krusial di kala negara didera keterbatasan.

"Di satu sisi, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan. Di sisi lain, ketika negara mungkin sedang memiliki kesibukan lain, kita sebagai warga negara yang baik mengambil inisiatif untuk bergerak," ujar Nurcholis.

Pada CSR pelatihan jurnalistik dari GWPP, para jurnalis dipilih dari berbagai daerah, termasuk perwakilan media siber regional East Java.

Nurcholis memaparkan, sinergi antara entitas pers, komunitas pendidik, dan korporasi harus dilandasi oleh semangat transformatif. Merujuk pada pemikiran para mentor senior, ia menyebut ada garis merah yang mempertemukan seluruh elemen dalam program ini.

"Titik temu antara kerja TBIG, GWPP, dan para wartawan adalah 'kerja perubahan'. Kerja ini diniatkan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat yang terdampak oleh program-program tersebut," imbuhnya.

Pada JFC Batch III ini, kurikulum diklat pun diekspansi menjadi 14 sesi—meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 12 sesi. Selain materi pengayaan substansi CSR oleh praktisi dan pengamat kebijakan publik, para jurnalis dibekali keterampilan multimedia, mulai dari produksi berita audiovisual berbasis smartphone hingga adaptasi konvergensi media bersama jurnalis senior mantan pimpinan redaksi media nasional. Penguatan kapasitas jurnalis ini dipandang sebagai bentuk investasi SDM tersendiri agar pers mampu mengawal akuntabilitas publik dan korporasi secara tajam.

Merespons tantangan tersebut, Chief of Business Support Officer TBIG, Lie Si An, mengamini bahwa korporasi tidak akan pernah mampu menyelesaikan seluruh persoalan negara. Oleh sebab itu, strategi yang diambil adalah mengunci fokus pada pilar-pilar yang sesuai dengan keahlian (skill) internal dan kapasitas perusahaan.

"Kembali lagi bahwa kita semua memiliki kapasitas dan bidang masing-masing. Kita tentu tidak bisa menyelesaikan 100 persen masalah negara. Oleh karena itu, kami mencoba berkontribusi sesuai dengan kemampuan, kapasitas, serta keahlian karyawan kami yang bisa dilibatkan dalam aktivitas ini," urai Si An.

Melalui tagline "Bersama untuk Indonesia", sambungnya, perusahaan infrastruktur telekomunikasi ini mengadopsi standar internasional sebagai framework jurnalisme keberlanjutan dan implementasi CSR mereka. Lie Si An menekankan, sejak memulai program sosial terstruktur pada kurun waktu 2012–2013, pihaknya berkomitmen menjauhi praktik kosmetik korporasi.

"Selama perjalanan tersebut, kami menyadari dan berkomitmen bahwa CSR yang kami jalankan bukanlah CSR pencitraan, melainkan program nyata yang dampaknya bisa dilihat langsung," tegasnya.

Komitmen menjauhi pola karitatif ini secara teoritis linear dengan konsep Social Return on Investment (SROI). Berbeda dengan kalkulasi bisnis konvensional yang mengejar keuntungan finansial murni (return on investment), SROI adalah metode analitis untuk mengukur nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan korporasi. Melalui pendekatan SROI, dampak program tidak lagi dihitung dari berapa banyak barang yang dibagikan (output), melainkan seberapa jauh taraf hidup dan kemandirian masyarakat terkerek naik dalam jangka panjang (outcome).

Baca Juga : Dari Kebun Bunga hingga Pendakian Gunung, Desa Sumberbrantas Batu Cocok buat Healing

Salah satu manifestasi nyata dari investasi sosial berbasis SROI di TBIG adalah pembangunan TBIG Lab yang baru diresmikan di akhir tahun lalu. Fasilitas laboratorium teknologi telekomunikasi riil ini menjadi kawah candradimuka bagi program pilar "Bangun Cerdas". Melalui pilar ini, sekolah vokasi (SMK) tidak sekadar datang berkunjung, melainkan mengadopsi penyelarasan kurikulum industri, mendapatkan pelatihan langsung dari teknisi, hingga masuk dalam skema magang kerja terintegrasi.

Lebih jauh, potret pergeseran dari bantuan instan menuju pemberdayaan manusia yang mandiri tercermin dalam empat pilar CSR yang dipelopori pelaksanaannya secara simultan.

Si An merincikan, yang pertama yakni pendidikan, khususnya vokasi. Di mana rantai pasok ketenagakerjaan dengan mendampingi siswa dan guru SMK agar memiliki kualifikasi yang klop dengan kebutuhan pasar.

"Jika para siswa memiliki semangat kerja dan perilaku (attitude) yang baik, tidak menutup kemungkinan mereka langsung direkrut menjadi karyawan, sehingga sekolah tidak hanya sekadar formalitas melainkan memberikan harapan nyata bagi masa depan mereka," katanya.

Selain itu, pihaknya juga bergerak pada ekonomi kreatif. Melalui pendirian Rumah Batik di Pekalongan sejak 2014, program tidak berhenti pada pelestarian seni semata. TBIG menyuntikkan pelatihan kewirausahaan, pembentukan koperasi, kontrol mutu (Quality Control), hingga jalur pemasaran melalui kolaborasi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC). Menariknya, pilar ini memegang teguh prinsip inklusivitas dengan merangkul penyandang disabilitas ke dalam kurikulum kelas lanjutan, bahkan mempekerjakan mereka sebagai bagian dari perajin profesional.

Ketiga, yakni kemanusiaan. Di mana perusahaan menyediakan Mobil Klinik (Monik) yang dioperasikan secara berkala dari Sabang hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Merauke dan Pulau Rote di NTT.

Sisi lingkungan juga turut diperhatikan, dengan Mengintegrasikan pengelolaan limbah (waste management) perkantoran dengan menggandeng platform sirkular untuk mendaur ulang botol plastik menjadi kain, hingga merancang kemitraan plasma peternakan lokal yang produknya diserap langsung oleh ekosistem perusahaan.

Agar akuntabilitas investasi sosial ini terjaga, seluruh data operasional, audit program, dan evaluasi dampaknya dituangkan secara berkala dalam Sustainability Report (Laporan Keberlanjutan) tahunan perusahaan yang dapat diakses publik secara terbuka.

Langkah mentransformasi CSR dari sekadar sumbangan sosial atau "salam tempel" dipandang bisa menjadi jaminan investasi SDM berkelanjutan pada akhirnya menuntut keterbukaan dari pihak korporasi. Diakuinya pula, pers berkepentingan menguji apakah klaim-klaim keberlanjutan tersebut benar-benar melahirkan kemandirian struktural di masyarakat bawah atau justru menciptakan pola dependensi gaya baru.

Pintu transparansi yang dibuka oleh korporasi—dengan mempersilakan jurnalis membedah Sustainability Report hingga menemui langsung masyarakat penerima manfaat di lapangan.

"Kami tentu berharap ini lebih bermanfaat, orientasinya daripada sekadar kejar target pemberian bansos atau sejenis pembangunan. Dan pers di sini berperan searah untuk kebaikan kerja untuk publik, mengawal bukan seberapa besar yang perusahaan berikan, tapi beberapa berdampak ke penerima manfaat," imbuhnya.