Diskusi Publik 28 Tahun Reformasi, Akademisi FH UB Soroti Demokrasi yang Kian Kehilangan Ruh

JATIMTIMES - Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Diskusi publik bertajuk “28 Tahun Reformasi: Refleksi, Evaluasi, dan Arah Masa Depan Demokrasi Indonesia” di FH UB, Senin, (18/5/2026), justru memunculkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi.

Sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi menilai reformasi belum benar-benar selesai. Bahkan, berbagai indikator demokrasi disebut terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Isu pelemahan lembaga demokrasi, meningkatnya militerisme, pembungkaman ruang sipil hingga hilangnya kesadaran generasi muda terhadap sejarah reformasi menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa FH UB, Dr. Muktiono menyebut diskusi itu sengaja digelar sebagai ruang refleksi sekaligus evaluasi perjalanan reformasi yang kini dinilai menghadapi banyak penyimpangan.

Baca Juga : Wali Kota Malang dan Kalapas Perkuat Sinergi, Hak Pendidikan Warga Binaan Jadi Perhatian

“Diskusi ini merupakan forum untuk merefleksikan dan sekaligus mengevaluasi sejauh mana perjalanan reformasi kita, karena akhir-akhir ini banyak polemik dan kritik terhadap perjalanan demokrasi yang di tahun 1998 sudah diperjuangkan,” ujarnya.

Menurut Muktiono, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melihat secara kritis apakah tujuan reformasi benar-benar tercapai atau justru mengalami kemunduran. Ia menyinggung munculnya fenomena democratic backsliding atau kemunduran demokrasi yang dinilai hanya menyisakan formalitas kelembagaan tanpa legitimasi yang kuat di masyarakat.

Ia menilai secara formal Indonesia memang berhasil membentuk berbagai institusi pascareformasi seperti Mahkamah Konstitusi, Peradilan HAM hingga lembaga independen seperti KPK. Namun di sisi lain, rasa keadilan dan legitimasi demokrasi justru dianggap melemah.

“Pelaku-pelaku reformasi dulu justru saat ini menjadi pengambil kebijakan yang mungkin tidak reformis. Itu menjadi evaluasi kolektif kita,” katanya.

Muktiono juga menyoroti munculnya kembali gejala militerisme yang dahulu menjadi salah satu alasan utama pemisahan TNI dan Polri di era reformasi. Ia menyebut sejumlah kasus kekerasan terhadap aktivis dan keterlibatan aparat di ruang sipil menjadi perhatian serius publik nasional maupun internasional.

“Peradilan militer kembali menjadi isu yang sangat diperhatikan. Padahal dulu reformasi menghendaki TNI kembali profesional dan polisi maksimal menjaga ketertiban masyarakat,” ucapnya.

Ia mengaku khawatir terjadi “missing link” antargenerasi terkait pemahaman nilai reformasi. Generasi muda saat ini dinilai tidak mengalami langsung peristiwa 1998 sehingga rentan kehilangan konteks sejarah dan mudah terjebak dalam persepsi yang keliru.

“Jangan sampai generasi sekarang salah persepsi atau salah mencari sumber. Karena mereka tidak mengalami langsung peristiwa reformasi,” tegasnya.

Muktiono bahkan menilai penurunan kualitas demokrasi terlihat dari berbagai indikator yang dirilis lembaga-lembaga kredibel. Ia menyebut seluruh indikator demokrasi Indonesia menunjukkan tren penurunan.

“Semua indikator demokrasi kita turun. Ada apa sebenarnya? Itu yang harus kita evaluasi bersama,” katanya.

Nada serupa juga disampaikan Wakil Dekan I Bidang Akademik FH UB, Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D. Ia menyebut demokrasi Indonesia mengalami stagnasi setelah 28 tahun reformasi berjalan.

Menurutnya, pergantian rezim dari masa Presiden B.J. Habibie hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum menghasilkan perubahan signifikan terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum.

“Kami menganggap demokrasi ini mengalami stagnansi. Bahkan kalau melihat beberapa indikator demokrasi dan pilar hukum di Indonesia, semakin lama semakin merosot,” ujarnya.

Milda mencontohkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan sipil. Ia menilai tindakan represif terhadap kritik masyarakat sipil menjadi alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia.

Baca Juga : Siswa SD Outing Class ke Kejari Kota Malang, Belajar Hukum hingga Kenali Bahaya Bullying

“Penyiraman air keras kepada aktivis menjadi salah satu indikator bahwa aparatur mencoba membungkam ekspresi masyarakat sipil. Jika kami tidak melawan dan tidak menyuarakan, maka akan terjadi pembungkaman yang lain,” katanya.

Ia menegaskan sikap kritis kampus bukan bentuk anti pemerintah ataupun anti-NKRI, melainkan bagian dari upaya menjaga demokrasi tetap sehat.

“Ini justru kritik yang baik kepada pemerintah agar kita bisa mengawal demokrasi dengan lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, Founder Marapi Consulting, Mufti Makarim mengatakan forum tersebut sengaja dirancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dan organisasi pergerakan menyampaikan pandangan kritis mereka terhadap kondisi demokrasi saat ini.

Menurut Mufti, mahasiswa perlu diberikan medium alternatif selain aksi jalanan untuk menyampaikan gagasan politik dan kritik kebijakan.

“Biasanya momen reformasi identik dengan aksi di jalan. Nah, di sini ada alternatif lain berupa policy brief atau naskah kebijakan yang bisa diluncurkan secara resmi,” ujarnya.

Ia mengatakan diskusi itu ditargetkan menghasilkan dua output utama, yakni rekomendasi strategis terkait persoalan demokrasi serta dokumen kebijakan yang dapat diteruskan kepada pemerintah, kementerian hingga lembaga negara sesuai bidang permasalahan.

“Nanti akan kita lihat, kalau masalahnya relevan ke Presiden maka rekomendasinya untuk Presiden. Kalau ke kementerian atau pemerintah daerah, tentu akan disesuaikan dengan lokus masalahnya,” pungkasnya.