MK Setujui Penarikan Gugatan PHPU Bupati Malang oleh Paslon Gunawan-Umar

Reporter

Editor

05 - Feb - 2025, 10:29

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Saldi Isra (kiri) saat berdiskusi pada sidang sesi 2 beragendakan Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, pada ada Selasa (04/02/2025). (Foto Humas MK)

JATIMTIMES - Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui penarikan permohonan terkait sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Malang yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Gunawan Hs dan Umar Usman.

Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 138/PHPU.BUP-XXIII/2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam Sidang Pengucapan Putusan yang berlangsung di ruang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta.

“Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025,” ujar Suhartoyo, dikutip dari laman resmi MK, Rabu (5/2/2025).

Adapun sidang sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini turut dihadiri delapan hakim konstitusi lainnya. Keputusan ini diambil setelah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan pada Kamis (30/1/2025). Dengan adanya penarikan tersebut, salinan permohonan akan segera dikembalikan kepada pemohon melalui Kepaniteraan MK.

Dalam gugatan yang diajukan sebelumnya, pihak Gunawan Hs dan Umar Usman mempersoalkan legalitas pencalonan Sanusi sebagai Bupati Kabupaten Malang pada Pemilu 2024. Sanusi, yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut, dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal ini karena Sanusi pernah menjabat sebagai Bupati Malang selama dua periode.

Sanusi pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati pada periode 2016-2021 bersama Rendra Kresna. Namun, pada 2018, Rendra harus lengser karena tersandung kasus korupsi, sehingga Sanusi naik menjadi bupati hingga periode berikutnya, yaitu 2021-2025. Berdasarkan aturan yang berlaku, Gunawan Hs dan Umar Usman meminta agar pencalonan Sanusi dibatalkan dan pasangan tersebut didiskualifikasi.

Dengan disetujuinya penarikan gugatan ini, proses sengketa terkait Pilkada Bupati Malang di MK dinyatakan selesai...

Baca Selengkapnya