Komisi A DPRD Surabaya Minta Dispendukcapil Tracing Warga Negara Ganda

JATIMTIMES – Komisi A DPRD Surabaya bidang Hukum dan Pemerintahan mendorong Dispendukcapil untuk mulai melakukan pendataan terhadap warga Surabaya yang memiliki status kewarganegaraan ganda.

Tindakan ini dipandang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui komposisi penduduk di Kota Surabaya sehingga dapat memudahkan proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, atau indikator lainnya, yang salah satunya adalah status kewarganegaraannya.

Baca Juga : Kisah Pertobatan Habib al-'Ajami: Dari Lintah Darat Jadi Sufi Tawaduk

Dorongan ini disampaikan Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya, yang mengatakan bahwa status kewarganegaraan warga Kota Surabaya harus diperjelas sekaligus dipertegas karena efek dominonya tidak bisa diremehkan.

“Warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini sudah bisa dipastikan rasa nasionalisnya rendah. Akan semakin mengkhawatirkan jika ternyata mereka adalah orang-orang penting yang bergerak di bidang perekonomian,” ucapnya.

Padahal, kata Yona, dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur bahwa warga negara yang memiliki status kewarganegaraan ganda memiliki kewajiban untuk memilih salah satu negara jika menginjak usia 21 tahun.

“Pertanyaaanya, mereka yang telah memiliki KTP Surabaya sejak umur 18 tahun itu apakah sudah menentukan pilihan dengan cara menghapus salah satu status kewarganegaraannya? Ini yang harus mulai ditelusuri,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini berpandangan, bahwa rasa nasionalisme warga sebagai bagian dari bangsa dalam sebuah negara sangatlah penting jika ingin terus memperkuat pertahanan dan kemananan di bidang apapun, termasuk soal perekonomian.

“Saya sudah ngobrol panjang soal ini dengan salah satu pejabat di lingkup Dispendukcapil Kota Surabaya, yang mengakui jika ternyata warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda jumlahnya cukup besar, bisa mencapai ribuan,” ujarnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya