29 Sapi di Kabupaten Malang Mati akibat PMK, Dewan Dorong Penggunaan BTT untuk Intervensi

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong penggunaan alokasi belanja tak terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Malang untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal itu lantaran penyakit yang menyerang hewan ruminansia itu masih menghantui masyarakat Kabupaten Malang.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang  Zia Ulhaq, selama periode Oktober hingga Desember 2024, tercatat ada  140 ekor sapi teridentifikasi PMK. Dari jumlah tersebut, 29 ekor  dilaporkan mati akibat PMK. 

Baca Juga : Ditinggal Pergi Pemilik, Kandang Sepah Tebu di Tulungagung Dilalap Api

"Sedangkan 111 ekor di antaranya masih dalam pengawasan. Bisa saja masih dalam treatment," ujar Zia. 

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, di Kabupaten Malang saat ini tercatat ada sebanyak 90.237 ekor sapi perah dan 252.930 sapi potong.

Menurut Zia, sebenarnya merebaknya PMK ini telah menjadi bahasan serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hal itu juga dibahas dalam rapat yang digelar bersama jajaran DPRD Kabupaten Malang. 

"Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020, Pemkab Malang bisa menggunakan data BTT APBD 2025 karena kategori mendesak. Dan bisa direncanakan dan masuk DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di penjabaran APBD," jelasnya.

Menurut Zia, Pemkab Malang sudah seharusnya bergerak cepat dan lebih konkret dengan segera mengalokasikan BTT untuk memberikan intervensi terkait kembali merebaknya PMK. Apalagi  sebaran seperti itu  juga telah sesuai jika dinaikkan menjadi status darurat PMK. 

"Kalau status dinaikkan darurat, bisa menggunakan BTT dengan skema pengajuan besok bisa digunakan karena status mendesak. Bisa menggunakan CSR perusahaan," jelas Zia. 

Zia mengatakan, penggunaan CSR menjadi salah satu skema yang bisa dipertimbangkan. Apalagi, di Kabupaten Malang juga telah ada perkumpulan CSR yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto. 

Baca Juga : Berangsur Pulih, 44 Korban Luka Kecelakaan Truk Maut di Tol Pandaan Kini Rawat Jalan

"Kalau menunggu pemerintah pusat bisa. Rencana pemerintah pusat pengadaan vaksin 1 juta, Provinsi Jatim 1,4 juta. Akan tetapi tetapi pemerintah pusat menunggu status kedaruratan," terangnya.

Di sisi lain, Zia mengatakan bahwa Pemkab Malang tak perlu khawatir untuk menggunakan BTT terkait penanganan PMK. Sebab, penggunaannya bisa melibatkan APH terkait pengawasan.

"Jika Pemkab Malang menggunakan BTT bisa melibatkan APH, baik kejaksaan maupun kepolisian agar tidak ada masalah dalam penggunaan BTT," ucap dia. 

Zia pun meminta agar setidaknya Pemkab Malang melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) aktif turun ke masyarakat. Terutama untuk mengimbau peternak agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk ternaknya. 

"Dinas Peternakan agar mengimbau  peternak untuk menerapkan prokes merebaknya PMK. Dan empon-empon bisa digunakan lagi untuk agar sapi sehat. Petugas bisa men-skrining keluar masuk sapi potong dari daerah lain agar tidak membawa virus," pungkasnya.