Mengenal OCCRP, Lembaga Investigasi yang Merilis Tokoh Terkorup di Dunia, Termasuk Jokowi

JATIMTIMES - Lembaga investigasi independen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kembali menjadi sorotan setelah merilis daftar pemimpin dunia yang dianggap paling korup pada 2024. 

Dalam laporan "Corrupt Person of the Year 2024," OCCRP mencatat Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh paling korup di dunia. Tak hanya itu, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar finalis, termasuk mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). 

Daftar yang dirilis pada Selasa (31/12), ini memuat tokoh-tokoh dunia lainnya yang diklaim sebagai tokoh terkorup 2024. Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. 

"Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," demikian keterangan OCCRP. 

Hingga berita ini ditulis, OCCRP masih menjadi trending dalam penelusuran Google. Hal ini diduga terjadi lantaran Jokowi masuk dalam salah satu daftar tokoh terkorup di dunia pada 2024. Banyak juga netizen yang penasaran dengan kredibilitas lembaga OCCRP. Lantas lembaga apa sebenarnya? 

OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi global yang bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini memiliki misi memberantas kejahatan terorganisir dan korupsi melalui pelaporan investigasi mendalam. 

“OCCRP ingin menciptakan dunia yang lebih terinformasi, di mana demokrasi, kehidupan, dan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terancam oleh kejahatan,” demikian visi mereka yang tercantum di situs resmi OCCRP. 

Dibentuk oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP bekerja sama dengan 24 pusat investigasi nirlaba yang tersebar di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Organisasi ini dikenal berperan besar dalam peliputan isu global seperti skandal Panama Papers dan spyware Pegasus. 

Selama bertahun-tahun, OCCRP telah berhasil memengaruhi kebijakan global. Laporan-laporan OCCRP telah menyebabkan lebih dari 700 pejabat dunia mengundurkan diri atau diberhentikan. 

Tak hanya itu, lebih dari 620 dakwaan dan berbagai vonis hukuman tercatat sebagai hasil dari investigasi OCCRP, yang juga memicu lebih dari 100 aksi korporasi di seluruh dunia. 

Prestasi OCCRP juga diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk nominasi Nobel Perdamaian 2023 atas kontribusi mereka dalam mengungkap korupsi politik. 

Pada 2017, OCCRP juga menerima Penghargaan Pulitzer untuk peliputan Panama Papers. Organisasi ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa atas peran mereka dalam memberantas korupsi global. 

Sebagai organisasi nirlaba, OCCRP memperoleh pendanaan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Ford Foundation, Open Society Foundations, hingga Rockefeller Brothers Fund. Selain itu, lembaga ini juga menerima dukungan dari pemerintah, seperti Kementerian Luar Negeri Denmark dan Prancis, serta USAID.