Kontroversi Respons Warga Soal Pernyataan Prabowo: Pilkada Dipilih DPRD

JATIMTIMES - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memicu kontroversi.

Usulan tersebut diklaim Prabowo lebih efisien dibandingkan pilkada langsung, yang disebut memakan biaya tinggi. Namun, berbagai pihak, mulai dari warganet hingga pakar politik, menilai ide ini sebagai langkah mundur demokrasi.

Baca Juga : Kaleidoskop Penghargaan Pemkab Malang 2024 Tingkat Nasional, Bupati Malang Turut Dianugerahi Lencana Bakti Inovasi Desa

Sebelumnya, dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12), Prabowo menyebut mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD telah berhasil diterapkan di beberapa negara tetangga. 

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujarnya.

Warganet ramai-ramai menanggapi pernyataan Prabowo. Akbar Faizal, mantan anggota DPR, menilai wacana ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Ia menyoroti peran partai politik dalam kerusakan sistem politik saat ini.

"Tawaran perubahan format Pilkada dari Presiden @prabowo yang ingin mengembalikannya ke DPRD perlu diperbincangkan. Dimulai dari perbaikan internalisasi parpol, khususnya rekrutmen kader. Bukan dosa untuk mengakui bahwa parpol pihak yang paling berperan dalam kerusakan sistem politik & pemerintahan kita," cuit Akbar Faizal di X.

Sebaliknya, Denny Siregar menuding usulan ini sebagai upaya mengembalikan sistem politik ke masa Orde Baru. "Ada yang mau kembalikan sistem negara ini ke Orde Baru. Cara-caranya mulai kelihatan," ujarnya di X.

Warganet lainnya, @MurtadhaOne1, mengkritik usulan tersebut karena dianggap mengabaikan amanat reformasi. "Padahal pemilihan langsung adalah amanat reformasi '98. Sebenernya yang bikin pilkada berbiaya mahal itu ya para politikus itu juga," tulisnya di X.

Pakar politik dari Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal, menilai wacana ini sebagai pengkhianatan terhadap agenda reformasi. Ia menjelaskan bahwa pilkada langsung adalah manifestasi prinsip desentralisasi yang menjadi inti reformasi. "Salah satunya adalah spirit dan prinsip desentralisasi, bukan sentralisasi pada masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru," kata Iqbal, dilansir Antara, Sabtu (14/12/2024).

Baca Juga : Pertemuan dengan Sekjend PBB, Legislator Muda Jatim Ini Paparkan Komitmen Indonesia Terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Iqbal juga menekankan bahwa maraknya korupsi politik dalam pilkada bukan disebabkan oleh sistem pilkada langsung, melainkan lemahnya penegakan hukum. "Jika narasi kepala daerah dipilih DPRD itu terus dimunculkan tanpa revolusi total pemberantasan korupsi politik, niscaya demokrasi Indonesia hanya sebatas formal prosedural," ujarnya.

Iqbal mengingatkan bahwa penghapusan pilkada langsung berpotensi merusak indeks demokrasi Indonesia. Berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking 2022 dari International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berada di peringkat 44 dari 63 negara. "Tata kelola pemerintah Indonesia seharusnya dibersihkan dari faktor-faktor tidak efisien akibat korupsi politik," tegas Iqbal.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, turut mengkritik usulan ini. Ia menyebut pilkada langsung merupakan bentuk demokrasi yang memberi rakyat hak memilih pemimpin secara langsung. "Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, esensi demokrasi langsung jadi hilang. Yang terjadi hanyalah demokrasi para elite," jelasnya.

Adi juga menyoroti bahwa biaya mahal dalam pilkada lebih banyak disebabkan oleh tradisi mahar politik di partai, bukan pemilih.