Gencatan Senjata Israel dan Hizbullah Kini Resmi Berlaku Setelah Serangan Terakhir

JATIMTIMES - Gencatan senjata antara Israel dan milisi Hizbullah Lebanon, yang didukung oleh Iran, telah mulai berlaku pada Rabu (27/11) pukul 04:00 waktu setempat. Hal ini, setelah perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Prancis disepakati kedua pihak. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa durasi gencatan senjata bergantung pada perkembangan di Lebanon. Presiden AS Joe Biden menyebut perjanjian ini sebagai langkah menuju ‘penghentian permusuhan secara permanen’ dan telah berbicara dengan Netanyahu serta Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati.

Baca Juga : Cara Cek Hasil Real Count KPU di Pilkada 2024

"Ini dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen," kata Biden sebagaimana dikutip dari Reuters. 

"Apa yang tersisa dari Hizbullah dan organisasi teroris lainnya tidak akan dibiarkan mengancam keamanan Israel lagi," tambahnya.

Sebelum gencatan senjata, Angkatan Udara Israel melanjutkan serangan besar-besaran terhadap Beirut dan sekitarnya, yang menewaskan sedikitnya 10 orang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Ledakan dahsyat terdengar di ibu kota hingga beberapa saat sebelum penghentian pertempuran. 

Hizbullah juga terus menembakkan roket ke Israel utara, yang memicu sirine peringatan. Konflik di perbatasan Israel-Lebanon ini telah menewaskan ribuan orang sejak dimulai oleh perang Gaza tahun lalu.

Menurut laporan, perjanjian gencatan senjata mencakup rencana penarikan milisi Syiah Hizbullah ke belakang Sungai Litani, sekitar 30 kilometer di utara perbatasan de facto Israel-Lebanon. Pasukan darat Israel akan menarik diri dari Lebanon secara bertahap dalam waktu 60 hari. 

Untuk mencegah kembalinya Hizbullah dan membangun kembali infrastrukturnya, tentara Lebanon, yang bukan pihak dalam perang, akan ditempatkan di daerah perbatasan tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden AS Joe Biden.

Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dirundingkan oleh Amerika Serikat dengan pemerintah Lebanon, bukan langsung dengan Hizbullah. Pemerintah Lebanon kini bertanggung jawab atas pelaksanaannya, meski kemampuan mereka dipertanyakan mengingat lemahnya kondisi negara. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mendesak agar perjanjian segera dilaksanakan. 

Pelaksanaan gencatan senjata akan diawasi oleh komite yang dipimpin AS bersama Perancis, Lebanon, Israel, dan pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), yang telah lama ditempatkan di Lebanon...

Baca Selengkapnya