Peringatan 20 Tahun Kasus Munir: Aksi Kamisan Malang Desak Penetapan Pelanggar HAM Berat

JATIMTIMES - Payung-payung hitam di antara barisan pemuda berpakaian gelap kembali berdiri di depan Balai Kota Malang untuk menggelar mimbar bebas, Kamis (5/9/2024). Di mana puluhan pemuda memperingati 20 tahun kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib bersama dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya melalui Aksi Kamisan.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak agar kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ditetapkan sebagai pelanggar HAM berat. Salah satu yang utama pembunuhan Munir yang diracun di pesawat saat membawa hasil penelitiannya tentang penghilangan orang saat masa reformasi.

Baca Juga : Berkas Pendaftaran Tiga Paslon di Pilkada Kota Batu Belum Memenuhi Syarat

Massa Aksi Kamisan di Malang itu membawa poster bergambar wajah Munir. Serta poster tulisan menuntut pemerintah mengusut tuntas dalang pembunuhan aktivis HAM itu maupun berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Menurut Koordinator Lapangan aksi Fikri Hamdhani, aksi memperingati kasus Munir dilakukan setiap tahun. Dikatakan, bahwa selama ini kasus munir sebagai pelanggaran pidana biasa bisa dinyatakan kedaluarsa sebab lebih dari 18 tahun. Namun, kasus Munir dianggap belum tuntas selama belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Sampai saat ini terus diperingati, dengan aksi kamisan yang hari ini sudah 20 tahun kasus pembunuhan Munir. Kami melihat kasus ini akan terbengkalai selama pelaku kekerasan didalamnya memegang kekeuasaan di pemerintahan," ungkap Fikri, Kamis (5/9/2024).

Pelaku kekerasan dalam pelanggaran HAM dianggapnya masih bebas berada di kekuasaan. Serta sederet kasus lain masih dianggap tidak tuntas dan tak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Selain mengangkat kasus Munir, aksi kamisan tersebut juga merangki peringatan dan penyikapan terhadap pelanggaran HAM masa lampau yang terjadi pada bulan September. Yang mana biasa disebut dengan September Hitam. Penghilangan paksa 1965 hingga Reformasi, pembunuhan Salim Kancil, kekerasan aparat negara dalam penyikapan Reformasi Dikorupsi 2019 disampaikan dalam aksi tersebut.

Tragedi Kanjuruhan juga tak luput disuarakan sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas dan masih diperjuangkan. "Selain kasus Munir, juga tentang Tragedi Kanjuruhan, termasuk Reformasi Dikorupsi...

Baca Selengkapnya