Rakor Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Polres Magetan Harapkan Partisipasi Warga

JATIMTIMES - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak, Polres Magetan berharap seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama pesta demokrasi berlangsung. Termasuk jika menemukan indikasi pelanggaran Pemilu di lingkungannya. 

Hal tersebut disampaikan Kapolres Magetan, AKBP Satria Permana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral, Kamis (15/08/2024). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pesat Gatra tersebut fokus pada persiapan pengamanan Pilkada Kabupaten Magetan tahun 2024.

Baca Juga : Update Turnamen Renang Antar Sekolah Piala Bupati Malang, 19 Sekolah Menyusul Daftar

"Saya mengajak seluruh masyarakat Magetan untuk bersama-sama menjaga keamanan, menghindari provokasi, dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi pelanggaran selama proses Pilkada," ungkap AKBP Satria.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja 2024 dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Hergunadi, Komandan Kodim (Dandim), Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Magetan, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Magetan dan kapolsek jajaran Polres magetan.

Dalam arahannya, AKBP Satria menekankan pentingnya sinergitas lintas sektoral dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. 

"Sinergi antara semua pihak sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen di Kabupaten Magetan," tegasnya.

Dia juga mengingatkan kembali mengenai netralitas yang harus dijaga oleh seluruh personel TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses Pilkada berlangsung.

"Netralitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ini. Saya tekankan kepada seluruh anggota TNI, Polri, dan ASN untuk tetap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon sesuai aturan UU yang berlaku," ujar AKBP Satria.

Baca Juga : Baca Selengkapnya