Atasi Pengangguran hingga Banjir, jadi Bekal Mas Dwi Berburu Rekom Pilkada Kota Malang

JATIMTIMES - Perkembangan Kota Malang tak luput dari sejumlah persoalan. Mulai dari persoalan pendidikan, pengangguran, peningkatan perekonomian masyarakat hingga persoalan banjir. Sejumlah persoalan di Kota Pendidikan inilah yang telah ditabulasi untuk dipecahkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dwi Hari Cahyono. Penyelesaian sejumlah persoalan itu yang akan digunakan Mas Dwi-panggilan akrab Dwi hari Cahyono sebagai bekal untuk memburu rekom pada pencalonannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024. 

Mas Dwi mengatakan, sejumlah permasalahan di Kota Malang ini perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari pendidikan, peningkatan taraf ekonomi masyarakat, pengangguran hingga permasalahan banjir yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama beberapa tahun terakhir. 

Baca Juga : Fakultas Humaniora UIN Maliki Malang Siapkan Lulusan Unggul Berdaya Saing Global

Salah satu hal yang menurutnya bisa menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran adalah dengan mengoptimasi peran Malang Creative Center (MCC). Yang saat ini diyakini terus aktif sebagai inkubator bagi berkembangnya 17 subsektor ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Malang. 

"Sejak awal berdirinya, MCC memang tidak berorientasi pada profit, namun sebesar-besarnya digunakan untuk optimalisasi terutama pada ekonomi kreatif. Pemkot Malang harus hadir untuk menjawab problem masyarakat. Siapa yang mengelola, dinas apa yang mengelola, itu yang kita awasi," ujar Mas Dwi, Sabtu (15/6/2024). 

Sedangkan menurutnya, keberadaan MCC seharusnya turut bisa berperan dalam menekan angka pengangguran. Termasuk berdasarkan catatannya, angka pengangguran di Kota Malang yang didominasi oleh generasi z atau Gen Z. Dirinya pun berharap optimasi MCC dapat menstimulasi kalangan pemuda untuk bisa lepas dari jerat pengangguran. 

Selanjutnya soal penanganan banjir. Menurutnya, untuk menuntaskan persoalan banjir di Kota Malang tak hanya cukup melakukan pengetatan regulasi yang berkaitan dengan pendirian bangunan. Terlebih pendirian bangunan yang dinilai berdampak pada menyempitnya saluran drainase hingga tak berfungsi optimal...

Baca Selengkapnya