Meningkat 2,25 Persen, Bappeda Kota Malang Akomodir 3.790 Usulan Musrenbang RKPD 2025

JATIMTIMES - Sebagai salah satu sarana strategis mewadahi usulan masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2025 digelar, Rabu (20/3/2024), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menerima dan mengakomodir 3.790 usulan. 

Jumlah tersebut meningkat 2,25 persen dari tahun sebelumnya. Musrenbang RKPD Kota Malang Tahun 2025 dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2025 - 2045, digelar di Grand Mercure Hotel Malang Mirama hari ini. 

Baca Juga : Awasi Pembagian Bansos, Kadinsos: Kalau Ada yang Tidak Tepat Sasaran Silakan Lapor ke Aplikasi Cek Bansos Kemensos 

Usulan yang ditetapkan selanjutnya diakomodir dalam kebijakan dan program yang dirancang Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dari tahun ke tahun.

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, proses penghimpunan usulannya juga dilakukan secara bottom up. Yakni dimulai dari tahap rembug warga, forum musrenbang tingkat kelurahan, forum konsultasi publik, musrenbang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tingkat kecamatan hingga Forum Lintas Perangkat Daerah.

"RKPD di 2025 dan RPJPD 2025-2045 nanti akan menjadi patokan dan dasar selama perencanaan selama 20 tahun mendatang, biasanya RPJPD dulu baru RKPD. Tapi ini khusus dilakukan bersamaan serentak," ungkap Wahyu Hidayat, Rabu (20/3/2024).

Banyak usulan banyak ditampung dari berbagai sektor. Di antaranya pendidikan dan kesehatan, lalu infrastruktur. "Kami berupaya melaksanakan amanah yang dijalankan empat sehat lima sempurna yakni persoalan stunting, inflasi, pelayanan publik kemiskinan ekstrem, dan ekonomi kreatif," jelas dia.

Wahyu menuturkan usulan yang ada sudah dibahas matang untuk bisa diakomodir. Termasuk usulan Musrenbang tematik dari berbagai elemen yang dilibatkan. "Hasil akhir harus diselesaikan tiga hari setelah ini, awal April harus sudah tuntas. Jelas ada peningkatan, sekitar 2 persen. Dan usulan selalu banyak. Tapi yang terpenting dalam realisasinya kita tampung berarti disesuaikan kesediaan anggaran. Paling banyak infrasturktur," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan mekanisme yang sudah terbentuk diharapkan bisa turut mempengaruhi dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 menjadi semakin komprehensif.

Baca Juga : Baca Selengkapnya