Ahmad Basarah Sebut Aksi Oknum TNI Aniaya Relawan Ganjar Pelanggaran HAM: Usut Tuntas

JATIMTIMES - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu (TKRPP) Ganjar-Mahfud yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud merupakan bentuk aksi brutal oleh aparatur negara terhadap warga sipil.

"Kami mengecam keras aksi brutal penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum tentara atau prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud. Kami sangat prihatin dan tidak menerima apa pun alasan di balik oknum prajurit TNI melakukan penganiayaan terhadap rekan-rekan kami, relawan Ganjar-Mahfud," ujar Basarah dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).

Baca Juga : Balai Kota Performance Art Kembali Hibur Masyarakat Kota Kediri

"Ini pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas dan para pelakunya diproses hukum dan dipecat karena telah mencoreng nama baik dan kewibawaan institusi TNI," sambungnya.

Basarah menjelaskan peristiwa penganiayaan yang terjadi di sekitar Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (30/12).

Lebih lanjut ia menilai penganiayaan itu merupakan kemunduran demokrasi terutama bagi reformasi TNI. Ia pun mengingatkan Panglima TNI untuk menjalankan komitmen reformasi TNI, terlebih saat ini Indonesia sedang di tahun politik.

"Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan para oknum prajurit TNI terhadap warga sipil, apalagi yang menjadi korban adalah rekan-rekan kami relawan Ganjar-Mahfud telah menodai demokrasi dan kami nilai sebagai kemunduran bagi reformasi TNI dan peradaban demokrasi di Indonesia," katanya.

"Dengan adanya kasus ini, kami mempertanyakan komitmen TNI, terutama Panglima TNI dalam menjaga Pemilu 2024 dengan jurdil dan damai," tambahnya.

Basarah lalu meminta Panglima TNI untuk menindak tegas seluruh oknum prajurit yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, aksi brutal itu jangan hanya dianggap sebagai tindakan indisipliner. Ia juga menolak alasan TNI bahwa penganiayaan hanya karena urusan knalpot motor.

"Kami minta Panglima TNI mengendalikan seluruh prajuritnya agar tidak bertindak brutal terhadap warga sipil. Apalagi para pelaku sampai keluar barak untuk menganiaya warga sipil. Kami mendesak Panglima TNI menindak tegas para pelaku, mulai dari proses hukum hingga pemecatan. Jangan dianggap ini urusan sepele. Ini sudah pelanggaran HAM," tegasnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya