Mahfud MD Mau Bereskan Pinjol, Gibran Fokus Keamanan Data, Cak Imin Ingin Dorong UMKM Digital

JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Cawapres 2024 sebagai rangkaian Pemilu 2024. Debat Cawapres 2024 berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Salah satu pertanyaan yang terpilih untuk dibacakan oleh panelis adalah tentang digitalisasi.

Baca Juga : Kagetnya Mahfud saat Dengar Janji Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta: Apa Itu Bisa?

Dalam momen pemaparan tentang program mengenai digitalisasi, cawapres nomor 3 Mahfud MD menyebut saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi berbagai masalah di ranah maya.

Mahfud mengatakan saat ini perihal digital jadi hal yang tidak bisa ditolak. Oleh karenanya, Indonesia perlu hati-hati karena telah terjadi disrupsi luar biasa, utamanya dalam ekonomi digital.

Mahfud bahkan menyebut, saat terpilih jadi wakil presiden nanti, dirinya mau tetap menangani kasus pinjaman online ilegal yang banyak memakan korban dari kalangan masyarakat.

Mahfud mengatakan, dalam porsinya sebagai menkopolhukam, dirinya bahkan memimpin rapat koordinasi untuk memastikan penanganan pinjol ilegal.

Mahfud menyayangkan pinjaman online kini masuk ke ranah hukum perdata sehingga tak bisa diproses secara pidana oleh kepolisian.

"Ketika sampai ke Polri, nggak bisa (diproses), itu hukum perdata. OJK juga bilang itu bukan kewenangan mereka karena tidak terdaftar," ujar Mahfud.

Oleh karena itu, ia tegaskan dalam rapat bersama bahwa pinjaman online merupakan tindak pidana. Ia juga sesumbar setelah rapat tersebut, sebanyak 144 orang yang terlibat pinjol ilegal ditangkap.

Pernyataan Mahfud  itu kemudian ditanggapi oleh Cak Imin. Bicara tentang dunia ekonomi digital, Cak Imin merasa antara perkembangan teknologi digital dan UMKM terjadi gap.

Menurut dia, selain pinjaman online dan judi online, gap antara UMKM dan teknologi digital juga perlu ditindaklanjuti. Salah satunya dengan literasi digital. Perlu peran pemerintah untuk menangani literasi digital.

Baca Juga : Baca Selengkapnya