Partai Demokrat Tolak Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden, Sebut Pikiran Primitif

JATIMTIMES - Partai Demokrat (PD) menolak wacana penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD sebagaimana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Mereka menganggap penghapusan Pilkada memuat kepentingan oligarki.

"Diskursus atau wacana terkait RUU DKJ ini memang mesti dipresentasikan ke publik agar menjadi diskursus publik dan ada pelibatan publik serta kontrol demokrasi dalam prosesnya. Dari beberapa isu yang berkembang, seperti misalnya penghapusan pilkada terbaca jelas ini penuh dengan muatan kepentingan politik melayani oligarki," kata Deputi Bappilu DPP PD Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (7/12/2023)...



Baca Selengkapnya