IMM Rumuskan Sikap Merespons 9 Isu Kebangsaan, Urutan Pertama Korupsi
Reporter
Riski Wijaya
Editor
A Yahya
04 - Dec - 2023, 01:49
JATIMTIMES - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Indonesia merespon atas 9 isu kebangsaan yang ada saat ini. Kesembilan isu tersebut dibahas dalam kegiatan Tanwir XXXII. Kegiatan tersebut digelar sejak Jumat (1/12/2023) dan ditutup pada Minggu (3/12/2023).
Kesembilan isu kebangsaan tersebut meliputi korupsi, pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, isu Pemilu 2024, krisis lingkungan, masalah generasi muda hingga masalah hukum dan keagamaan.
Baca Juga : TKN Pastikan Prabowo-Gibran Siap Hadapi Debat Capres-Cawapres Pertama, Sebut Tak Akan Serang Paslon Lain
Ketua Umum DPP IMM, Abdul Musawir Yahya mengatakan, sembilan isu tersebut menurutnya merupakan hal penting yang harus direspons oleh IMM sebagai bagian dari tanggung jawab Intelektual. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi memajukan bangsa Indonesia.
"Penyelesaian 9 permasalahan bangsa ini menjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus berkolabarasi menangani masalah masalah itu jika mau memajukan Indonesia," ujar Yahya.
Bahkan, melalui forum tersebut IMM juga merumuskan pernyataan sikap untuk merespons kesembilan 9 isu kebangsaan tersebut. Pertama, IMM mengritik gurita korupsi yang terjadi di Indonesia. Dimana maraknya kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai akibat langsung dari meluruhnya integritas penegak hukum dan kuatnya intervensi kekuatan politik yang tebang pilih.
Kedua, IMM juga mengkritik masalah pendidikan nasional yang dipandang sebagai penyebab utama merosotnya kualitas manusia Indonesia. Terlebih dalam hal ini, IMM memandang masalah pendidikan harus segera diselesaikan, baik secara sistemik maupun secara teknis.
Ketiga, IMM mengevaluasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia yang lahir karena beberapa hal. Yakni merosotnya kualitas pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang kurang merata hingga menguatnya oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Menurutnya, IMM menilai bahwa pemerintah perlu memastikan pemerataan akses sumber daya. Termasuk dalam membangun kebijakan yang berkeadilan dan perbaikan kualitas pendidikan yang setutur menunjang perbaikan ekonomi...
