Polri Sebut Ada Capres-Cawapres Didanai Asing, Siapa Sosoknya?

JATIMTIMES - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Fadil Imran menyebut ada koalisi calon presiden - calon wakil presiden (capres-cawapres) yang didanai oleh asing.

Hal ini disampaikan Kabaharkam Komjen Fadil dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (15/11/2023). Pernyataan Fadil itu pun mendapat respon dari anggota Komisi III DPR-RI Aboe Bakar Alhabsy.

Baca Juga : Tim Prabowo Gibran Optimis Kantongi 70 Persen Suara di Kabupaten Malang

Dimana ia mempertanyakan pemaparan Fadil dalam rapat tersebut. Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.

"Di bahan halaman 35 pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu," ujar Aboe dalam rapat Komisi III DPR-RI, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Ia pun mendesak agar Fadil bisa menjelaskan temuan dalam pemaparannya tersebut. Apakah temuan itu adalah fakta yang bisa diungkap atau hanya sebagai analisa semata.

"Mohon dijelaskan ini sebagai ungkapan fakta bahwa ini ada capres-cawapres didanai oleh asing ataukah semua analisa oleh Polri mengenai pendanaan asing," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, Aboe juga menanyakan soal netralitas Polri dalam Pilpres 2024 mendatang.

Meskipun sudah ada surat telegram Nomor 2407 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Aboe meminta penjelasan bagaimana penerapan secara langsung di lapangan.

"Bagaimana langkah menguasai aturan-aturan internal Polri tersebut? Apakah ada strategi khusus yang diambil oleh Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah ini penting pak," ucapnya.

Lebih lanjut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga bertanya kepada Fadil apakah ada tekanan yang didapatkan dari penguasa terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Jika kemarin mantan panglima TNI menyampaikan bahwa beliau pada saat 2019, pada saat jadi KSAD juga mendapat tekanan tertentu. Kalau boleh tau apakah bapak mendapat hal serupa juga?" katanya.

Sementara itu, Fadil dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa komitmen netralitas itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Oktober 2023.

"Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu...

Baca Selengkapnya