Ini Respons Gibran usai Program Unggalan Dana Abadi Pesantren Dikritik Sri Mulyani
Reporter
Mutmainah J
Editor
Yunan Helmy
27 - Oct - 2023, 07:45
JATIMTIMES - Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjelaskan soal program dana abadi pesantren hingga KIS (kartu Indonesia sehat) lansia yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gibran menegaskan program yang dia canangkan untuk dilanjutkan dan disempurnakan.
“Ya kan, saya awal-awal pidato bilang yang kita fokuskan adalah keinginan dan penyempurnaan,” katanya di Balai Kota Solo, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga : Santri di Malang Gelar Doa Bersama, Berharap Prabowo dan Gibran Menang di Pilpres 2024
Untuk itu, Gibran menambahkan, agar program tersebut bisa sempurna dan berkelanjutan, yang diperlukan adalah konsistensi. “Berkelanjutan dan penyempurnaan itu kuncinya adalah konsistensi. Wis, aku tak kerja sik (sudah, aku tak kerja dulu),” ucapnya.
Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Yakni dana abadi pesantren berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup milenial, kartu Indonesia sehat (KIS) lansia, dan kartu sehat anak.
“Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit Mekaar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultramikro. Nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi,” beber Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Hal itu kemudian ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya untuk KIS, target menyasar lansia dikhususkan.
Baca Juga : Viral UMM Jadi Destinasi Mancing, Komentar Netizen Malah di Luar Dugaan
"Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-programnya, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (25/10 )...
