Golkar Resmi Umumkan Gibran Cawapres, Akademisi Unair : Penegasan Rangkaian Penyalahgunaan Kekuasaan
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
A Yahya
21 - Oct - 2023, 09:01
JATIMTIMES - Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden RI, Joko Widodo secara mengejutkan dan resmi diusulkan oleh Partai Golkar sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal Gibran adalah kader dari PDIP.
Usulan ini ditetapkan dalam Rapimnas Partai Golkar, Sabtu (21/10/2023). Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin paman Gibran, Anwar Usman, juga mengabulkan gugatan mahasiswa asal Surakarta/Solo terkait syarat usia capres-cawapres. Sehingga Gibran akhirnya berpeluang mendaftar meskipun usianya belum 40 tahun.
Baca Juga : Golkar Resmi Usulkan Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi menyampaikan peristiwa politik ini adalah sesuatu yang amat disayangkan karena memberikan efek buruk bagi demokrasi maupun kontestasi politik dalam banyak hal.
Doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut merinci, setidaknya terdapat lima analisis terkait kontroversi pencalonan Gibran.
Pertama, pemihan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Capres Prabowo Subianto adalah rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari kontroversi politik saat keputusan MK menerima gugatan agar mereka yang sedang/pernah menjabat sebagai bupati/walikota maupun gubernur dapat menjadi capres dan cawapres meskipun belum berusia 40 tahun.
“Keputusan itu sendiri menandai terjadinya krisis etika republik, melecehkan etika publik, di mana etika imparsialitas terlanggar dalam keputusan tersebut dan adanya conflict of interest yang muncul ketika Ketua MK Anwar Usman ikut serta memutuskan perkara dengan menerima gugatan,” ujarnya, Sabtu (21/10).
Airlangga mengatakan, seperti diketahui ada hubungan kekerabatan antara Ketua MK dan Gibran. Ketua MK adalah adik ipar Presiden Jokowi, yang tak lain adalah paman Gibran, alias Gibran merupakan keponakan ketua MK. "Padahal ada etika hakim, bahwa yang memiliki hubungan kekerabatan dalam setiap kasus hukum tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan hukum,” ujar Airlangga.
“Dari sini maka momen pemilihan pasangan Prabowo-Gibran menjadi penegasan rangkaian penyalahgunaan kekuasaan, ketika hukum menjadi instrumen dari kekuasaan kepentingan politik dominan,” tegasnya...
