Dewan Sarmuji Dorong Dialog Ulang untuk Selesaikan Konflik Pulau Rempang

JATIMTIMES - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji menyoroti bentrok yang terjadi antara aparat dan penghuni Pulau Rempang, Batam akibat penolakan pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Terkait hal ini, Sarmuji memberikan rekomendasi yang sangat prinsip.

"Kejadian ini (bentrok) sudah terjadi maka kami Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah dan warga setempat melakukan rekonsiliasi dan dialog ulang untuk menemukan solusinya," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9/2023).

Baca Juga : PKS Fix Gabung Koalisi Perubahan, Hasil Majelis Syuro Beri Dukungan Anies-Cak Imin

Lebih lanjut Sarmuji menjelaskan hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/BKPM pada rapat kerja di senayan, Jakarta Pusat.

"Sudah kami sampaikan kepada kepada menteri Investasi/BKMP Pak Bahlil Lahadalia, beliau mengakui dan menghormati hak alas masyarakat setempat yang sudah ada seperti 16 kampung yang sudah ada jauh sebelumnya. Bahwa beliau juga mengakui hal tersebut jauh-jauh hari sebelum rencana investasi itu masuk," beber anggota DPR Dapil VI Jatim tersebut.

Sarmuji juga pernah mengingatkan pemerintah untuk tidak memakai prinsip asal cepat dalam merealisasikan investasi, tetapi harus memerhatikan faktor-faktor adat dan budaya lokal.

"Prinsip dalam sisi investasi, penduduk setempat adalah orang yang pertama dan utama dan pertama yang menikmati investasi yang bakal masuk. Kalau prinsip ini didapat maka pendekatannya akan menjadi lebih mudah. bagaimana mendekati, menghargai orang disitu akan lebih tepat. kalau prinsipnya ini tidak dipegang dulu maka kita akan salah pendekatan dan salah metode. Kalau berdasar prinsip penduduk setempat adalah orang pertama yang menikmati investasi berarti menghargai apa kebajikan lokal yang ada di masyarakat setempat. Berdasar prinsip itu pendekatan atau negoisasi akan dilakukan lebih bagus tidak asal cepat segera terwujud, ada dialog yang intensif, kesediaan untuk mendengar apa kemauan penduduk setempat," urai Sarmuji.

Ia menilai, pemerintah juga harus memetakan dan mengurai permasalahan yang akan timbul ketika investasi akan masuk ke suatu wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penolakan oleh warga setempat...

Baca Selengkapnya