DPR Soal Pendaftaran Capres Dimajukan: Kita Lagi Nunggu Surat Resmi

JATIMTIMES - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya menunggu surat permohonan resmi dari KPU untuk membahas pendaftaran capres dan cawapres yang dimajukan. 

Terkait hal itu, Doli mengaku telah menghubungi pihak terkait untuk segera mengirimkan surat agar ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR.

Baca Juga : Anies Sambangi Markas DPP PKB, Cak Imin Spill Isi Pertemuannya: Bicara Teknis Pemenangan

"Kita lagi nunggu surat resmi, kan mereka permohonannya belum sampe ke kita saya sih udah ada pembicaraan informal saya bilang segera saja dimasukkan dan seperti biasanya kan Komisi II kalau ada permohonan itu pasti segera," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Doli mengatakan pembicaraan terkait kepastian penyelenggaraan Pemilu pasti akan langsung ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR. Ia menyebut, jika surat dari KPU sudah masuk, dalam satu atau dua hari pihaknya akan menentukan jadwal.

"Ya pokoknya begitu masuk selalu seperti selama ini, begitu masuk, itu 1,2 hari langsung kita jadwalkan karena itu prioritas, karena itu agenda nasional yang penting. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang teknis selalu komisi II sikapnya memprioritaskan itu dan pembahasannya sehingga supaya tidak terganggu tahapan yang sedang berjalan," ungkapnya.

Lebih lanjut Doli mengatakan jika pihaknya memahami mengapa jadwal pendaftaran capres atau cawapres ke KPU dipercepat. Menurut Doli, hal itu sudah tertuang saat DPR mengesahkan Perppu Pemilu.

"Peraturan KPU itu kan nanti akan ada 3 lagi PKPU yang mau diajukan bersamaan selain soal pendaftaran itu, ada soal kampanye, termasuk ada revisi tentang dimasukkannya lembaga pendidikan yang sekarang mereka sudah atur hanya boleh kampus yang masuk, nanti kita bahas di Komisi II," ucapnya.

Sementara sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md juga buka suara soal rencana jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipercepat. Mahfud mengatakan jika jadwal tersebut tidak dimajukan, tahapan Pemilu akan terganggu.

"Kalau tidak dimajukan justru mempengaruhi tahapan Pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Mahfud pun menjelaskan argumennya tersebut. Menurutnya, jika mengikuti jadwal pendaftaran capres-cawapres sebelumnya yakni 19 Oktober-25 November, akibatnya jadwal pencoblosan bisa mundur.

"Karena gini...

Baca Selengkapnya