Bupati Sanusi Dorong Unikama Terjunkan Mahasiswa Tuntaskan Masalah Bangsa dari Desa

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi mendorong Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menerjunkan para mahasiswanya dari berbagai pelosok Nusantara untuk turut andil dalam menuntaskan permasalahan bangsa. 

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu berpendapat bahwa kampus sejatinya juga memiliki peran dalam mencetak para mahasiswa sebagai agen perubahan. 

Baca Juga : Pakar Hukum Tata Negara: Kembali ke Naskah Asli UUD 1945 Gagasan yang Tidak Maju

"Makanya sejak dini mahasiswa harus dilibatkan dalam persoalan-persoalan bangsa ini, persoalan desa dan sejak dini mahasiswa tahu. Ketika lulus, mereka sudah bisa terjun untuk menjadi agen perubahan," ungkap Sanusi. 

Pejabat publik yang dinobatkan sebagai Tokoh Inspirasi Pendidikan Kabupaten Malang oleh Unikama ini beralasan, mahasiswa merupakan elemen yang berada di posisi tengah. Mahasiswa dapat berkomunikasi dan menjalin sinergi dengan pemerintah maupun masyarakat.  

Maka dari itu, dorongan kepada Unikama agar melibatkan mahasiswanya dalam menuntaskan permasalahan bangsa yang dimulai dari tataran desa ini merupakan implementasi mahasiswa sebagai agen perubahan. 

"Karena saya melihat, kampus ini sebagai tempat untuk mencetak agen-agen perubahan, yang mengubah mahasiswanya yang pada akhirnya para mahasiswa ini secara estafet akan menjadi pimpinan negara," tutur Sanusi. 

Dorongan itu bukan hanya sekadar kata-kata. Dalam waktu dekat, Bupati Sanusi akan segera melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak Unikama untuk pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Malang. 

Nantinya, perjanjian kerja sama (PKS) atau MoU tersebut akan melibatkan masing-masing kepala dinas dan para dekan untuk menyesuaikan kompetensi para mahasiswa sesuai dengan jurusan kuliah. 

"Sehingga mahasiswa yang bersangkutan nanti, umpamanya di bidang tata negara, bisa menggarap administrasi desa supaya nanti tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam administrasi pemerintahan desa," kata Sanusi. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya