KTP Asli Warga Ditukar "Sangu" Politik, Ini Kata Disdukcapil Tulungagung
Reporter
Anang Basso
Editor
Dede Nana
04 - Aug - 2023, 01:50
JATIMTIMES - Meski pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, presiden (pilpres), bupati (pilbup) masih akan terlaksana 2024, usaha dari peserta pemilu telah masif dilakukan. Sosialisasi hingga hadir dalam even-even yang mendatangkan massa menjadi hal yang lazim dilakukan.Gerakan mendata calon pemilih juga sudah mulai dilakukan sejumlah pihak.
Hal ini diakui sejumlah orang yang mengaku bingung dan resah dengan adanya pendataan calon pemilih. Di mana mewajibkan membawa identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca Juga : Situbondo Dilanda Krisis Air Bersih, Polres Situbondo Kucurkan Puluhan Ribu Liter Air
"Sudah diminta membawa KTP saat ada kumpulan (jamaah). Tujuannya kata pengurus akan diminta sebentar lalu di foto," kata IS, salah satu warga anggota ormas yang enggan disebutkan jati dirinya.
Sebagai pengguna media sosial, IS mengaku sering mendapat share berita terkait modus kejahatan yang bersumber dari identitas. Menurutnya, identitas yang dimiliki bisa saja disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan.
"Banyak kan kasus tiba-tiba ada tagihan pinjol (pinjaman online), padahal ia tidak pernah meminjam ke siapapun," ujarnya.
Kejadian yang sering dikeluhkan masyarakat ini, menurutnya bermula dari identitas yang diketahui oleh orang (pihak) lain. "Karena nama dan NIK nya bocor, maka identitas kita dapat disalahgunakan. Lalu, siapa yang tanggungjawab dan masyarakat pasti dirugikan jika itu terjadi," ungkapnnya.
Saat ini, ia tetap keukeuh tidak mau diminta identitas terkait adanya musim pendataan untuk kepentingan politik ini. "Jika masih mau menjadi calon, mereka merayu bahwa identitas ini nantinya ada sangu (uang saku) nya. Tapi, ini tidak sepadan dengan risiko. Hanya saja, saya tidak bisa melarang orang lain," imbuh wanita yang juga aktif di beberapa organisasi ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nina Hartiani saat dikonfirmasi mengatakan, dokumen kependudukan yang dimiliki warga adalah tanggungjawab sepenuhnya pemegang atau pemilik.
Baca Juga : Baca Selengkapnya