Putin Resmi Sahkan UU Larangan Ganti Kelamin, Pukulan Telak Bagi LGBT di Rusia

JATIMTIMES - Presiden Rusia Vladimir Putin resmi menekan Undang-undang (UU) anti perubahan kelamin, sejak Senin (24/7/2023). Hal ini menargetkan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di negara itu.

Undang-undang yang disetujui dengan suara bulat oleh kedua majelis parlemen itu melarang “intervensi medis apa pun yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin seseorang". Serta larangan mengubah gender seseorang dalam dokumen-dokumen resmi dan catatan publik. Satu-satunya pengecualian adalah intervensi medis untuk mengobati kelainan bawaan.

Baca Juga : Pembelian LPG 3 Kg Dibatasi, Pangkalan Resmi Pertamina Tak Layani Level Pengecer

Dalam UU tersebut juga mengatur batalnya pernikahan di mana salah satu dari pasangannya memiliki “gender yang diubah”. Tak hanya itu, UU tersebut juga melarang transgender menjadi orang tua asuh atau angkat, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Sementara itu melansir laporan Al Jazeera, politisi Rusia telah mengadopsi undang-undang yang melarang prosedur penggantian kelamin berawal dari kampanye Kremlin untuk melindungi apa yang dilihatnya sebagai nilai-nilai tradisional negara itu. 

Anggota parlemen Rusia juga mengatakan undang-undang yang baru disahkan ini untuk melindungi Rusia dari "ideologi anti-keluarga Barat". Di mana beberapa dari pihak Rusia menggambarkan transisi gender sebagai "setanisme murni".

Sontak UU tersebut mengguncang komunitas transgender di negara itu dan telah menuai kritik. Tidak hanya dari pembela hak LGBTQ tetapi juga dari tenaga medis.

Melansir Al Jazeera, Lyubov Vinogradova, direktur eksekutif Asosiasi Psikiatri Independen Rusia, menyebut RUU itu "misantropis", dalam wawancara telepon dengan The Associated Press sebelum putusan akhir.

"Prosedur penegasan gender tidak boleh dilarang sama sekali, karena ada orang yang menganggap itu satu-satunya cara untuk hidup secara normal dan menemukan kedamaian dengan diri mereka sendiri," kata Vinogradova.

Ketua Duma Negara, Vyacheslav Volodin, mengatakan dalam sebuah pernyataan di media sosial "Keputusan (UU) ini akan melindungi warga negara dan anak-anak kita". 

Baca Juga : Baca Selengkapnya