FH Unikama Tekankan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi

JATIMTIMES - Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menggelar webinar yang mengupas tuntas tentang Cyber Crime dan Perlindungan Data Pribadi di Era Society 5.0, (20/6/20223). Mengusung isu strategis, webinar ini menarik puluhan mahasiswa Unikama dan mahasiswa umum lainnya untuk mengikutinya.

Dekan Fakultas Hukum Unikama Dr Suciati SH MHum menyampaikan, webinar ini merupakan kegiatan yang mempunyai banyak manfaat positif. Terlebih lagi, isu yang diusung juga selaras dengan perkembangan dan 
banyak kasus cyber crime. 

Baca Juga : Peduli, Wali Kota Blitar Serahkan Santunan BPJamsostek ke Ahli Waris Pendamping RT Keren

"Webinar ini merupakan upaya Fakultas Hukum Unikama untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu penting dalam dunia maya kepada mahasiswa dan masyarakat umum," paparnya.

Untuk itu, melalui webinar ini, Fakultas Hukum Unikama memberikan pemahaman atau mengedukasi para mahasiswa tentang keamanan cyber. Dengan pemahaman yang dimiliki, tentunya akan menghindarkan diri menjadi korban kejahatan siber. Harapannya, para mahasiswa nantinya dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada  masyarakat.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi dan kejahatan cyber di era society 5.0," terangnya. 

Dalam webinar tersebut, Unikama mengundang narasumber yang begitu berkompeten di bidangnya. Narasumber tersebut adalah Ajeng Risda Rahmadani SH yang merupakan praktisi bidang data dan juga mewakili Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Pada paparan materinya, Ajeng menjelaskan bahwa kesadaran dalam perlindungan data pribadi menjadi sebuah hal yang sangat amat penting. Untuk itu, hal ini  harus disadari dan dipahami.

Dalam upaya perlindungan data pribadi, tentunya terdapat banyak tahapan. Hal ini dimulai dari diri sendiri, baru setelah itu melibatkan pihak lainnya. Adapun pihak yang dimaksud adalah pemerintah dan juga provider penyedia layanan internet.

Baca Juga : Baca Selengkapnya