Dewas KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Dokumen ESDM yang Bocor, Karyoto: Kemarin Saya Sempat Bertemu Dewas, Bahas Itu

JATIMTIMES - Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyatakan kasus kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM yang melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri tidak cukup bukti sehingga tak dilanjutkan ke sidang etik.

Terkait hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengaku sempat bertemu dengan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean untuk membahas soal kasus tersebut.

Baca Juga : Dukung Energi Baru Terbarukan, FIFGROUP Lanjutkan Pasang Solar Panel yang ke-12

Keputusan Dewas KPK itu berbeda dengan pendapat Karyoto. Dimana, Karyoto menyatakan ada peristiwa pidana dalam kasus tersebut dan saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

"Bahkan kemarin saya sempat bertemu dengan Ketua Dewas kita diskusi-diskusi saja, saya mengatakan 'temuan kami seperti ini pak', Dewas bilang 'temuan kami seperti ini'," kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (20/6).

Karyoto menyampaikan dirinya tak bisa memaksakan temuan Dewas KPK dengan yang dilakukan pihaknya dalam perkara ini harus sama.

Sebab, kata dia, yang dilakukan Dewas KPK lebih melihat soal etik yakni terkait patut atau tidak patut. Sementara yang dilakukan kepolisian adalah mencari ada atau tidaknya sebuah peristiwa pidana.

"Kami tidak bisa memaksa, karena sifatnya di sana sukarela. Kalau di kami kan ada teknik-teknik untuk mencari yang namanya dokumen, yang namanya berkaitan dengan alat bukti kami cocokkan dengan kejadiannya ya itu," tutur Karyoto.

"Karena di sana (Dewas KPK) tentang kode etik ya, patut atau tidak patut. Namun sebenarnya secara esensial harusnya sama. Secara esensial harusnya sama," sambung eks Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu.

Karyoto sebelumnya menyebut pihaknya menemukan ada peristiwa pidana dalam kasus kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM.

"Dan memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan peristiwa adanya pidana," kata Karyoto.

Karyoto menyampaikan peristiwa pidana yang dimaksud itu adalah dokumen yang mestinya menjadi sesuatu yang rahasia, menjadi tak rahasia lagi karena telah dibocorkan.

"Buktinya apa, adanya informasi yang kita dapatkan yang masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target penyelidikan itu...

Baca Selengkapnya