Serba Serbi Polemik yang Terjadi di KPK Dimulai dari Pencopotan Endar

JATIMTIMES - Wajah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sudah tidak bisa diselamatkan lagi dari sentimen negatif. 

Kini publik menilai Firli dengan buruk usai adanya beberapa kontroversi yang merebak belakangan ini.

Baca Juga : Sri Mulyani Soal Soimah Didatangi 'Debt Collector' Pajak: Kami Akan Terus Perbaikan Pelayanan

Seperti yang sudah diketahui, sepekan terakhir ini internal KPK sedang bergejolak karena sederet kontroversi Firli.

Yang pertama, ialah soal pencopotan Brigjen Priantoro. KPK mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023.

Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023. 

Selanjutnya, Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta Endar tetap bertugas di KPK.

Sementara Endar, telah mengajukan aduan polemik ke Dewan Pengawas KPK. Endar berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

Lalu dari pihak KPK buka suara terkait pencopotan Endar. KPK mengatakan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. 

Lebih lanjut, KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar, melainkan merekomendasikan Endar mendapat promosi di Polri.

Terkait polemik yang terjadi itu, Presiden Joko Widodo juga buka suara. Jokowi meminta mutasi pejabat dilakukan sesuai aturan.

Beragam tudingan pun datang ke Firli sebagai Ketua KPK. Sejumlah insan KPK pun menyampaikan protes kepada pimpinan hingga sempat 'mogok' kerja.

Endar sendiri pun juga tak tinggal diam. Ia ikut melaporkan Firli ke Dewas KPK.

Kontoversi yang kedua ialah isu liar soal pembocoran dokumen. Isu ini bermula dari cuitan yang viral di Twitter pada Kamis (6/4).

Beredar sebuah tangkapan layar pesan Whatsapp yang berisi informasi soal dokumen rahasia penyelidikan KPK yang ditemukan saat penggeledahan kantor kementerian ESDM, khususnya di ruangan kepala biro hukum pada 27 Maret 2023. Penghuni ruangan tersebut diinisialkan X.

Penyebaran dokumen itu disebutkan bertujuan agar X berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK.

Hal itu pun tentu membuat operasi tim KPK yang tengah mengusut kasus korupsi di Kementerian ESDM menjadi sia-sia.

Baca Juga : Reses di Pasar Legi, Anggota DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto Kawal Usulan Warga Sukorejo

Dalam isu ini, Firli kembali dianggap sebagai sosok yang ada di balik kasus dugaan pembocoran dokumen ini.

Lagi-lagi, Firli kembali dilaporkan ke Dewas. Tak hanya itu saja, mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto menilai Firli bisa menjadi tersangka jika memang terbukti melakukan pembocoran dokumen ini.

Kontroversi yang terjadi itu pun berdampak pada citra Firli. Bahkan, namanya kian tersorot di media sosial seperti Twitter.

Berdasarkan analisis Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan Drone Emprit, mayoritas warganet kontra terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Warganet menilai Firli melakukan pelanggaran dan memanfaatkan KPK demi kepentingan politik.

Analisis ini langsung disampaikan oleh Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun Twitternya. Ismail Fahmi mengambil data dari percakapan Twitter pada periode 1-8 April. Dari data tersebut, tampak perbincangan tertinggi soal dorongan agar Firli dicopot.

"Perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 8 April 2023 (10.022 mentions), didorong desakan pencopotan Firli Bahuri serta 'perseteruan' antara Kapolri dengan Firli atas pencopotan Brigjen Endar," tulis Ismail Fahmi, Minggu (9/4/2023), dikutip dari detik.

Selain itu, Ismail Fahmi melampirkan peta SNA soal klaster percakapan Firli dan KPK. Dalam peta itu, tampak klaster yang membicarakan kontroversi Firli jauh lebih besar ketimbang klaster yang membicarakan OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael Alun.

"Dalam percakapan tentang Firli dan KPK, tampak yang klaster yang paling besar adalah klaster merah (negatif) yang mayoritas berbicara tentang kontroversi Firli. Klaster hijau (positif) sangat kecil, terutama tentang OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael," tuturnya.

Dari analisis ini, Ismail Fahmi menyimpulkan bahwa perbincangan soal Firli dan KPK didominasi oleh warganet kontra 77%. Sedangkan yang positif hanya 18%.

"Pembahasan tentang Firli Bahuri dan KPK mencapai puncak pada 8 April 2023 dengan sentimen positif hanya 18% dan kontra 77%, terutama disebabkan oleh isu pemecatan Brigjen Endar Priantoro dan dugaan bocoran dokumen korupsi Kementerian ESDM," ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa warganet menilai Firli melanggar kode etik. Firli dianggap netizen memanfaatkan KPK demi kepentingan politik.

"Publik menilai Firli Bahuri melanggar kode etik dan menggunakan KPK untuk kepentingan politik, serta perdebatan antara Kapolri dan Firli menunjukkan perseteruan KPK vs Polri. Kontroversi yang melanda KPK dianggap sebagai dampak dari revisi UU KPK, dan desakan untuk mencopot Firli dari jabatannya semakin kuat di media sosial dan demonstrasi mahasiswa," katanya.