Sekum PP Muhammadiyah Soroti Kebijakan Jokowi Terkait Larangan Buka Bersama selama Ramadan 1444 H
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
24 - Mar - 2023, 04:31
JATIMTIMES - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyoroti kebijakan terbaru Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan seluruh pejabat negara maupun daerah dan pegawai pemerintahan untuk tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama selama Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023.
Sorotan tersebut disampaikan Abdul Mu'ti melalui akun instagram pribadinya @abe_mukti. Dalam akun instagramnya tersebut, Mu'ti tampak mengunggah potongan surat Sekretaris Kabinet terkait pelarangan kegiatan buka bersama untuk seluruh pejabat negara, daerah maupun pegawai pemerintahan.
Baca Juga : Pj Wali Kota Batu Larang Penjualan Takjil di Badan Jalan selama Bulan Suci Ramadan 1444 H
Menurutnya, larangan kegiatan buka puasa bersama yang diinstruksikan oleh Presiden RI Jokowi melalui surat edaran Sekretaris Kabinet tersebut, jika tidak dipahami dengan benar akan berdampak pada suasana kekeluargaan dalam Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023.
"Larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di Bulan Ramadhan," tulis Mu'ti dalam akun instagramnya dikutip JatimTIMES.com, Kamis (23/3/2023).
Lebih lanjut, Alumnus UIN Walisongo Semarang (dulunya IAIN Walisongo) ini menilai, kegiatan buka puasa bersama merupakan salah satu upaya untuk terus mempererat tali persaudaraan dan dapat menjadi ruang atau wadah komunikasi bersama antara pejabat dengan masyarakat.
"Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," kata Mu'ti.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dua periode ini menegaskan, bahwa yang perlu ditekankan ketika kegiatan buka puasa bersama yakni agar tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga dapat membuang makanan atau minuman.
"Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang," tutur Mu'ti.
Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini menyampaikan, bahwa tidak seharusnya ada larangan terkait kegiatan buka puasa bersama untuk para pejabat negara, daerah maupun pegawai pemerintahan. Menurutnya, senyampang kegiatan buka puasa bersama tidak menggunakan anggaran negara, kegiatan tersebut dapat dilakukan...
