Masuki Tahun Politik, Pemkot Kediri Ikuti Webinar Ciptakan Komunikasi Publik yang Aman, Sejuk dan Damai

JATIMTIMES - Memasuki tahun politik untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi dan Daerah terus melakukan koordinasi dan kolaborasi, terutama dalam membangun sistem relaksasi dan pendingin politik yang aman, sejuk dan damai. 

Guna mewujudkan sistem tersebut hari ini, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menggelar webinar bersama Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot, KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota/Kabupaten, Camat, Lurah, Parpol dan forum-forum pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Kediri, Selasa (21/3/23).

Baca Juga : Penyatuan 7 Sumber Mata Air untuk Prosesi Hari Jadi Kabupaten Kediri Ke-1219

Pemilu 2024 merupakan kali pertama Indonesia menggelar pesta demokrasi secara serentak. Dalam mensukseskan jalannya Pemilu serentak ini, komunikasi menjadi hal yang penting untuk berbagi informasi dan menyamakan persepsi dan frekuensi. 

“Melalui webinar ini, mari bersama-sama kita samakan persepsi kita untuk mensukseskan pemilu 2024,” ujar Direktur Kewaspadaan Nasional Sri Handoko Taruna saat membuka acara webinar pagi tadi.

Melalui webinar ini Kemendagri ingin menciptakan pemilu yang sehat, mengindari berita yang tidak benar/ hoaks, mencegah money politik, dan mengajak Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk dapat menggiring opini positif masyarakat terkait Pemilu 2024.

Sementara itu, di kesempatan yang lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana menanggapi webinar ini dengan tegas bahwa Pemkot Kediri melalui website dan media sosial yang dikelola Diskominfo akan memberikan informasi terkait Pemilu secara aktual guna meminimalisir tersebarnya berita yang tidak sesuai/ hoaks. 

“Menyebarluaskan informasi yang sebenar-benarnya adalah tugas Diskominfo dalam mensukseskan Pemilu serentak 2024 nantinya. Kita siap mempublikasikan segala informasi baik dari Pemerintah Pusat, KPU atau Bawaslu terkait Pemilu 2024,” ungkapnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya