Agar Madura Maju, Pemerintah Pusat Diminta Tingkatkan DBH Migas untuk Daerah

JATIMTIMES - Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Bupati Meranti M. Adil sudah melontarkan kritik terkait dana bagi hasil (DBH) di sektor minyak dan gas bumi (migas). Usaha keduanya yang menginginkan DBH migas dinaikkan bagi daerah penghasil migas disebut demi kepentingan masyarakat.

Pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai suara-suara kepala daerah terkait anggaran DBH migas merupakan suara keadilan. Menurut Nur Hidayat, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) terkait aturan DBH belum memihak daerah. 

Baca Juga :

Baca Selengkapnya